LOMBOK — Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Lombok Tengah meleset dari target awal. Sebelumnya, Bupati Lalu Pathul Bahri menargetkan pembangunan Agustuas atau September 2026. Tapi terbaru disampaikan paling lambat dimulai pada awal 2027. Sekarang pemerintah kabupaten masih menyelesaikan sejumlah persoalan teknis dan administratif sebelum proyek tersebut dapat memasuki tahap pembangunan fisik.
Sekretaris Daerah Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya menyampaikan bahwa salah satu syarat yang telah dipenuhi adalah terkait luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Kepastian tersebut diperoleh setelah pemerintah daerah melakukan konsultasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengenai komitmen daerah dalam menjaga luasan LP2B.
Firman menyebutkan, luas LP2B di Lombok Tengah saat ini mencapai sekitar 87,30 persen atau telah memenuhi ketentuan minimal LP2B untuk kabupaten/kota di NTB sebesar 87 persen.
Firman menambahkan, apabila terdapat pengurangan luas LP2B akibat pembangunan fasilitas tertentu, pemerintah daerah sudah menyiapkan lahan pengganti untuk menjaga luasan LP2B tetap sesuai ketentuan.
Persoalan berikutnya yang masih dibahas adalah pembangunan akses menuju lokasi sekolah rakyat. Saat ini akses yang tersedia masih melewati kawasan permukiman warga dengan panjang sekitar 400 hingga 500 meter.
Menurut Firman, sejak awal pembahasan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Bupati Lombok Tengah telah mengarahkan agar disiapkan jalan akses baru yang terhubung langsung dengan lokasi sekolah rakyat tanpa melewati permukiman masyarakat.
Maka, pemerintah kabupaten berencana membangun jalan baru dengan lebar sekitar 20 meter yang berada di sisi timur akses jalan lama. Sementara akses jalan lama tetap akan digunakan oleh masyarakat setempat.
“Kami melihat akses baru berada agak ke timur dari jalan lama dan jalan lama tetap dipakai sebagai akses masyarakat,” terangnya, Kamis 25 Juni 2026.
Selain persoalan akses jalan, pemerintah kabupaten juga masih melakukan komunikasi dengan sejumlah warga yang hingga kini masih menempati lahan yang akan digunakan untuk pembangunan sekolah rakyat.
Firman menegaskan lahan tersebut merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang dibuktikan dengan sertifikat hak pakai, sehingga masyarakat yang menempati lahan tersebut diharapkan dapat mengosongkan lokasi secara sukarela.
“Kami sedang membangun komunikasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Karena lahan tersebut merupakan milik pemerintah daerah dan akan segera digunakan, masyarakat diharapkan dapat keluar secara sukarela,” katanya.
Terkait percepatan pembangunan sekolah rakyat, Pemkab Lombok Tengah saat ini masih berada pada batch ketiga pelaksanaan program nasional.
Menurut dia, dari tiga persoalan utama yang harus diselesaikan, satu persoalan terkait LP2B telah tuntas, sementara persoalan akses jalan dan penataan lahan masih dalam proses penyelesaian.
“Kami masih batch tiga. Jika tiga persoalan itu selesai, insyaallah pembangunan sekolah rakyat paling lambat dimulai pada awal 2027,” yakinnya.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah masih harus menentukan titik akses jalan yang paling tepat menuju lokasi pembangunan karena usulan jalur awal dinilai membutuhkan biaya yang lebih besar akibat kondisi topografi di lapangan.
“Awalnya ada usulan titik akses tertentu, tetapi setelah melihat kondisi topografi, secara teknis membutuhkan biaya yang lebih besar. Hal itu sudah kami sampaikan kepada Kementerian PUPR dan mereka sepakat untuk mendiskusikannya kembali,” katanya.
Adapun sekolah rakyat yang akan dibangun di Lombok Tengah nantinya mengusung konsep asrama atau boarding school dengan berbagai fasilitas pendukung. Selain ruang kelas, sekolah tersebut akan dilengkapi dengan kantor, laboratorium, ruang pertemuan, serta fasilitas olahraga seperti lapangan.
“Bangunan ini tidak hanya terdiri atas ruang kelas, kantor, dan laboratorium, tetapi juga fasilitas lain seperti lapangan olahraga. Insyaallah Lombok Tengah akan mendapatkan Sekolah Rakyat tipe A seperti yang diperoleh Kabupaten Lombok Utara,” katanya.(hil)
