LOMBOK – Wakil Bupati Lombok Tengah, Muhammad Nursiah menyampaikan target pendapatan daerah tahun 2027 sebesar Rp 2,57 triliun. Dimana angka ini meningkat sekitar Rp 78,49 miliar dibandingkan tahun 2026. Hal ini disampaikan pada sidang paripurna penyampaian Rencana Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di Ruang Sidang Utama DPRD Lombok Tengah, Selasa 14 Juli 2026.
“Sementara itu sumber dari target tersebut meliputi, pendapatan asli daerah sebesar Rp 597,31 miliar, dengan strategi intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi, pengembangan basis data, pemanfaatan teknologi informasi, serta optimalisasi aset daerah dan layanan publik,” katanya dalam sambutan.
Selain itu, sumber PAD juga melalui pendapatan transfer daerah sebesar Rp 1,95 triliun bersumber dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa (DD), serta bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi NTB.
Sedangkan sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 26,63 miliar bersumber dari pendapatan hibah dan bagi hasil keuntungan dari sektor pertambangan.
“Dari sisi belanja daerah, pada tahun anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp 2,57 triliun dengan tetap mengutamakan upaya pemenuhan belanja wajib sesuai ketentuan perundang-undangan, standar pelayanan minimal, serta mendukung program prioritas nasional seperti pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan ketahanan pangan,” bebernya.
Untuk rencana belanja daerah Pemkab Lombok Tengah pada tahun 2027, meliputi belanja operasi sebesar Rp 2,06 triliun rupiah untuk mendanai belanja pegawai, barang dan jasa, pembayaran bunga utang, serta hibah.
“Pengalokasi belanja operasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan dan mendukung pelayanan dasar,” katanya.
Kemudian belanja modal sebesar Rp 172,09 miliar yang diarahkan untuk infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sarana pendidikan, kesehatan, dan belanja modal fasilitas pendukung lainnya. Belanja tidak terduga sebesar Rp 2,5 miliar untuk mengantisipasi keadaan darurat dan kebutuhan mendesak.
Kemudian rencana belanja transfer sebesar Rp 334,05 miliar, berupa bagi hasil pajak dan retribusi daerah serta bantuan keuangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa.
Sedangkan dari segi pembiayaan daerah dari sisi penerimaan pembiayaan direncanakan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang diasumsikan sebesar Rp 30,89 miliar.
“Sementara itu, dari sisi pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 31,18 miliar yang diarahkan untuk pembayaran angsuran pokok utang daerah pada PT SMI (persero),” tegasnya.
Sementara, Ketua DPRD Lombok Tengah, Lalu Ramdan mengatakan pembahasan KUA PPAS APBD 2027 akan dibahas lebih lanjut oleh masing-masing komisi sebagai rancangan peraturan daerah (Ranperda) mulai pada Rabu 15 Juli sampai dengan Selasa 21 Juli 2026.
“Kami berharap semoga kegiatan komisi dalam membahas rancangan KUA PPAS APBD 2027 dapat berjalan lancar sehingga dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan,” pungkasnya.(nis)
