LOMBOK – Anggota Komisi III DPRD Lombok Tengah, Ki Agus Azhar menyambut baik rencana Dinas Perhubungan yang akan menerima hibah Penerangan Jalan Umum (PJU) dari Bundaran Bandara Intenasional Zainudin Abdul Majid (BIZAM) sampai jalan bypass menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
Tapi kata Ki Agus, harus diterima dalam kondisi baik dan telah diperbaiki agar siap pakai dan tidak ada beban penganggaran lagi setelah dikelola Dishub.
“Jadi hibah yang baik itu dalam keadaan bagus, kita sarankan terima tapi catatannya harus nyala dulu, kemungkinan habis Moto GP ini karena masih tanggungan pihak lain,” katanya pada Koranlombok.id, Kamis 22 Juli 2026.
Terkait hal ini, disampaikan Kadishub pada rapat dengar pendapat (RDP) saat membahas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun 2027 bersama Komisi III.
Sementara itu kendala yang dihadapi saat ini banyak kondisi PJU yang tidak menyala karena sejumlah instrumen dan kabel hilang dicuri. Maka dari itu, Ki Agus meminta agar masyarakat bisa menjaga dan memiliki kepedulian terhadap infrastruktur yang ada agar kejadian serupa tidak terjadi.
“Kalau sudah terang masyarakat nyaman, turis juga nyaman dan itu penting,” tuturnya.
Selain itu, politisi NasDem juga mengapresiasi langkah Dishub soal meterisasi PJU yang mulai bertahap dan saat ini mereka sedang mendata PJU yang ada di masing – masing kecamatan, bahkan telah menghemat anggaran untuk pembayaran daya listrik kepada PLN.
“Dari 900 jutaan kita hanya membayar 750 juta per bulan,” bebernya.
Meskipun ada kontrak daya antara Pemerintah Daerah Lombok Tengah dengan PLN, namun paling tidak hanya membayar PJU yang menyala saja, karena dari 9 ribu PJU hanya 6 ribu PJU yang menyala.
“Makanya mulai tahun 2026 dan tahun depan akan ada penganggaran lebih untuk Dinas Perhubungan, biar Lombok Tengah menjadi terang,” katanya tegas.
Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Lombok Tengah, Baiq Sri Damayanti mengatakan pihaknya telah bersurat ke Badan Pengelola Jalan Nasional (BPJN) agar lampu PJU yang mengalami kerusakan diperbaiki terlebih dahulu sekitar 189 tiang dan jumlah lampu 289 titik.
Kata Yanti, pihak BPJN juga sempat menyampaikan sudah dilakukan perbaikan seelumnya pada tahun 2025 saat gelaran MotoGP. Tapi saat diserahkan kepada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) panelnya MCB yang terpasang banyak hilang dicuri.
Sementara itu BPJN mengatakan pihaknya tidak memiliki anggaran perawatan, karena PJU telah sepaket pekerjaan jalan dan mereka mengusulkan agar dihibahkan ke pemerintah daerah agar sekalian bisa dianggarkan perawatannya mengingat tagihan listrik PJU juga dibayarkan oleh Dishub.
Terkait berkurang tagihan listrik, pihaknya dengan PLN telah melakukan survei dan rekon terhadap 4 ribu PJU non meterisasi dan di beberapa titik ditemukan banyak PJU yang ternyata tidak menyala sehingga dikecualikan untuk tagihan daya.
Selain itu, untuk PJU yang lampunya mati dengan kapasitas 1000 watt dan harus membayar tagihan sebesar Rp 700 ribu per bulan diganti dengan lampu LED dengan kapasitas 50 watt dan hanya perlu membayar Rp 70 ribu per bulan.
Alhasil dibandingkan dengan tahun 2025 tagihan yang dibayarkan Pemda yakni Rp 900 juta sampai dengan Rp 1 miliar per bulan menurun menjadi hanya Rp 756 juta.
“Itu yang kita normalisasi sehingga terjadi pengurangan pembayaran tagihan PJU sesuai kondisi existing,” jelasnya.
Rekon tersebut telah dilakukannya di 10 Kecamatan dan selanjutnya tinggal melakukan pendataan di dua wilayah yang belum yakni, Kecamatan Janapria dan Kecamatan Kopang kemudian nanti pihaknya akan mengupdate soal perjanjian kontrak daya dengan PLN.(nis)
