LOMBOK – Ketua DPRD Lombok Tengah, Lalu Ramdan mengatakan dirinya beserta Wakil Ketua III DPRD Lombok Tengah, Uhibbusaadi dan masing – masing Ketua Fraksi menyambut baik rencana Markas Komando Daerah Militer (Kodam) XXX Rinambora berada di Lombok Tengah.
“Kami menyambut baik dan bersyukur, pasti kabupaten atau kota lainnya juga menginginkan dan semoga jatuh pilihan ke Lombok Tengah maka kita bersyukur,” katanya pada Koranlombok.id di ruang kerjanya, Kamis 8 Oktober 2026.
Sementara itu, Bupati Lalu Pathul Bahri sebelumnya menyampaikan menunggu pembangunan markas baru Kodam XXX Rinambora, sementara waktu akan menempati eks Kantor Bupati Lombok Tengah selama 2 tahun.
Alasan dipilihnya Lombok Tengah memiliki kelebihan karena dekat dengan Bandara Internasional Zainudin Abdul Majid (BIZAM), selain karena adanya pertimbangan lain.
Sambung Ramdan, nantinya ada dampak besar jika Markas Kodam jadi dibangun di Lombok Tengah, dengan banyaknya personel yang datang berharap bisa saja membawa dampak ekonomi dan pemerataan pembangunan apalagi jika markas jadi dibangun di daerah yang belum tersentuh pembangunan.
“Pasti nanti kalau sudah dibangun diikuti oleh infrastruktur, mungkin ada butuh untuk di sekitaran sana masyarakat bisa membangun kos – kosan atau toko dan sebagainya sehingga UMKM akan hidup, banyaklah dampaknya,” yakinya.
Nantinya jika eks Kantor Bupati Lombok Tengah jadi digunakan sebagai Kantor Kodam XXX Rinambora untuk sementara, terkait keberadaan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) secara teknis akan dikaji oleh pemerintah daerah dan bisa jadi memungkinkan dipindahkan ke aset pemda lainnya yang saat ini kosong.
“Itu secara teknis kan di eksekutif kita juga banyak aset yang kosong seperti di eks Kantor Camat Praya, kan ini juga hanya dua tahun transisi menunggu sebelum markas selesai dibangun,” bebernya.
Soal tempat pembangunan Markas Kodam XXX Rinambora di Kawasan Desa Kuta, Kecamatan Pujut. Ramdan masih belum mengetahui secara pasti, informasi yang dirinya dapatkan dari Bupati Pathul pihak TNI AD sudah beberapa kali melakukan pertemuan membahas terkait hal tersebut.
“Masih dalam proses kan butuh berapa hektare katanya dan kita masih belum tau tanah seperti apa,” pungkasnya.(nis)
