LOMBOK —Rencana pemerintah daerah untuk membangun rumah ibadah lintas agama di Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK) Mandalika disambut baik oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Lombok Tengah. Rencana ini diharapkan tidak hanya memperkuat toleransi antarumat beragama, tetapi juga mendongkrak perekonomian masyarakat melalui pengembangan wisata religi.
Ketua FKUB Lombok Tengah, TGH. Mala Syari, mengatakan pihaknya telah menggelar sejumlah pertemuan dengan pemerintah daerah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta tokoh-tokoh agama lintas agama untuk membahas rencana tersebut.
“Kami sudah melakukan pertemuan mulai dari pertemuan antara pemerintah daerah, FKUB, dan perwakilan tokoh agama hingga pertemuan yang melibatkan unsur lintas agama secara lebih luas,” katanya kepada media, Kamis 22 Oktober 2026.
Menurut Ketua FKUB, gagasan tersebut bertujuan memberikan ruang yang setara bagi umat beragama untuk menjalankan ibadah sekaligus mengembangkan potensi pariwisata berbasis rumah ibadah.
Katanya, rencana tersebut diarahkan ke kawasan Mandalika yang telah berkembang sebagai destinasi pariwisata internasional dan memiliki Sirkuit Mandalika sebagai magnet kunjungan wisatawan dari berbagai daerah maupun negara.
“FKUB bersama pemerintah daerah juga mendorong keterlibatan pengelola kawasan, yakni InJourney Tourism Development Corporation (ITDC), dalam pembahasan penyediaan fasilitas pendukung,” ujarnya.
TGH Mala mengungkapkan keberadaan enam rumah ibadah di kawasan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan wisatawan yang datang dengan latar belakang agama berbeda. Dengan demikian, pengembangan Mandalika tidak hanya berfokus pada kegiatan olahraga dan hiburan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan spiritual para pengunjung.
“Selain mendukung kebutuhan beribadah, kawasan tersebut diharapkan menjadi ikon wisata toleransi yang menghadirkan pesan kedamaian, kegiatan keagamaan, dan aktivitas kemasyarakatan,” harapnya.
TGH Mala Syar’i juga menilai pengembangan kawasan itu juga perlu diiringi dengan penguatan ekonomi masyarakat. Menurut dia, persoalan ekonomi dapat menjadi salah satu pemicu munculnya perselisihan di tengah masyarakat.
Ia mengungkapkan bahwa karakter masyarakat Sasak yang dikenal ramah dan santun dinilai menjadi modal penting untuk menjaga kerukunan sekaligus mendukung perkembangan pariwisata.
Meski demikian, rencana pembangunan enam rumah ibadah tersebut masih berada pada tahap awal. FKUB bersama pihak terkait sedang menyiapkan kepengurusan, panitia, dan usulan yang nantinya diteruskan kepada kementerian terkait. Kementerian terkait diharapkan melakukan peninjauan kelayakan berdasarkan survei dan kajian yang disiapkan pemerintah daerah.
“Pembangunan rumah ibadah itu direncanakan tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maupun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Masing-masing umat beragama diharapkan membangun rumah ibadah secara mandiri,” jelasnya.
Dia menambahkan bahwa pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator yang menjembatani komunikasi dengan pihak pengelola kawasan Mandalika agar rencana penyediaan fasilitas tersebut dapat dibahas lebih lanjut.
“Untuk koordinasi dengan tokoh enam agama yang diakui negara bahwa mereka telah menyepakati dan mendukung gagasan tersebut. Rencana ini diharapkan menjadi warisan bagi generasi mendatang dalam menjaga toleransi dan kerukunan, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di tengah perkembangan pariwisata Lombok,” pungkasnya. (hil)
