LOMBOK – Fraksi Amanah Perjuangan Rakyat (Ampera) di antaranya, Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Gelora DPRD Lombok Tengah meminta peningkatan jumlah pendapatan daerah tidak hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat.
Juru Bicara Fraksi Ampera, Suhaid menegaskan, harus ada upaya-upaya lain yang lebih kongkrit dilakukan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), terutama pendapatan dari sektor pariwisata dan aset lain yang dimiliki dapat dikembangkan secara professional guna menambah pendapatan asli daerah secara mandiri.
“Oleh karena itu, peningkatan ini hendaknya dibarengi dengan adanya pertumbuhan ekonomi masyarakat, peningkatan layanan Kesehatan dan pendidikan serta infrastruktur layanan dasar yang lebih berkualitas demi tercapainya kondusifitas masyarakat Lombok Tengah dimasa yang akan datang,” katanya di sidang paripurna pada Senin, 19 Oktober 2026.
Sementara disampaikan saat pembacaan Nota Keuangan dan Ranperda APBD Tahun 2027 pada sidang paripurna sebelumnya, bahwa target capaian pendapatan daerah sebesar Rp. 2.531.215.618.000,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 631.272.007.000, dana transfer sebesar Rp. 1.873.317.089.000 dan pendapatan lainnya yang sah sebesar Rp. 26.626.522.000 terlihat ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.
Menindak lanjuti capaian itu, Suhaidi atas nama fraksi Ampera bersepakat untuk Nota Keuangan dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 yang sudah disampaikan sebelumnya untuk dapat dilanjutkan pada tahap pembahasan lanjutan secara komprehensif.
Fraksi Ampera juga memberikan beberapa catatan kritis terhadap Pemkab Lombok Tengah, yakni untuk Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi Ampera mendorong pemerintah daerah untuk memperluas basis PAD terutama bidang pariwisata dan menggali potensi-potensi baru tanpa harus memberatkan masyarakat.
Fraksi Ampera meminta Pemkab untuk meningkatkan kemandirian fiskal, pihaknya juga menyoroti rasio ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat dan pentingnya memperkuat kemandirian fiskal.
Suhaidi meminta Pemkab meningkatkan efektivitas belanja daerah, Fraksi Ampera meminta agar alokasi belanja daerah (belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga) diarahkan secara tepat guna, berorientasi pada hasil (pro-poor dan pro-growth), serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Terakhir Fraksi Ampera meminta Pemkab memperhatikan tata kelola pembiayaan dan transparansi dalam penyusunan anggaran.
“Fraksi Ampera menekankan pentingnya akuntabilitas, ketepatan waktu, dan kejelasan dasar perhitungan dalam penyusunan anggaran,” tegasnya.(nis)
