LOMBOK – Fraksi Partai Demokrat DPRD Lombok Tengah menyoroti kerentanan struktural dalam rancangan APBD 2027. Di balik target pendapatan sebesar Rp 2,53 triliun, tersembunyi ketergantungan fiskal yang dainggap mengkhawatirkan.
Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Lombok Tengah, Rakyatuliwaudin saat sidang paripurna penyampaian pandangan umum fraksi atas Nota Keuangan dan Rancangan APBD 2027, Senin 19 Oktober 2026.
“Lebih dari 74 persen dari total pendapatan tersebut, yakni sebesar Rp 1,87 triliun bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Antar Daerah. Ketergantungan yang luar biasa tinggi ini menempatkan Lombok Tengah dalam posisi fiskal yang rentan terhadap guncangan kebijakan ekonomi makro,” ucapnya.
Mantan Kades Bilebante ini menyebutkan, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 631,27 miliar juga menuntut perhatian serius. Dengan instrumen utama Pajak Daerah Rp 399,97 miliar dan Retribusi Daerah Rp 28,2 miliar, Fraksi Demokrat mengingatkan eksekutif agar tidak terjebak dalam pola ekstraktif.
“Peningkatan PAD tidak boleh diraih dengan cara menekan ekonomi masyarakat kecil atau menaikkan tarif retribusi pasar tradisional secara semena-mena,” tegasnya.
Menurutnya, optimalisasi harus diarahkan pada penutupan kebocoran sistemik melalui digitalisasi dan penyerapan potensi pajak dari sektor pariwisata premium yang selama ini belum tergarap optimal.
“PAD harus mencerminkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, bukan hasil dari agresivitas pemungutan yang mencekik daya beli,” tandasnya.(nis)





