LOMBOK – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah, Wirman Hamzani meminta Satgas MBG untuk sigap melakukan sidak ke sejumlah SPPG mengingat masih banyak dapur yang belum memenuhi petunjuk teknis dan operasional dari BGN.
Lebih lanjut politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut mengatakan agar Satgas bisa bertindak tegas dan jangan sampai pusat turun langsung untuk melakukan pengecekan.
“Selaku Satgas yang ada di Lombok Tengah harus bertindak secepatnya, selain itu kita minta jangan hanya di perkotaan saja yang disisir tetapi juga di perdesaan seperti di Kecamatan Janapria masih banyak yang tidak sesuai juklak juknisnya,” ucapnya pada koranlombok.id pada Sabtu 28 Maret 2026.
Sementara itu Komisi IV belum ada rencana akan turun sidak ke setiap SPPG bersama Satgas, Korwil dan Korkab. Namun sebelumnya pihaknya telah berkomunikasi untuk bergabung bersama mereka untuk melakukan pengawasan bersama.
Sedangkan soal laporan masyarakat soal distribusi program MBG di Kecamatan Janapria dirinya mendapatkan laporan berkali – kali, salah satunya di SPPG yang tepat berada di belakang SMPN 1 Janapria karena kualitas makanan yang diberikan dianggap kurang layak.
Selain itu dirinya juga mendapatkan laporan serupa pada SPPG di Dusun Dasan Tengak, Desa Lingkoq Brenge.
Sementara itu diketahui SPPG di Desa Bakan telah ditutup sementara pada Selasa, 10 Maret 2026 karena menyajikan roti yang telah berjamur kepada penerima manfaat.
“Kita minta Satgas juga untuk turun sidak menyisir SPPG yang ada di Kecamatan Janapria,” ucapnya.
Soal hal ini dirinya menduga bahwa keuntungan yang diraup oleh pengelola lebih besar dari pelayanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
“Kita minta segera atensi dari Satgas,” pungkasnya. (nis)
