LOMBOK – Inspektur Inspektorat Lombok Tengah, Lalu Aknal Affandi mengatakan bahwa selama tahun 2025 pihaknya menerima pengembalian uang negara ke kas daerah Rp 7 miliar dari pengerjaan proyek fisik di desa, renovasi sekolah dan pihak ketiga dalam pengerjaan proyek infrastruktur fisik lainnya.
Kata Aknal, uang yang dikembalikan tersebut merupakan tindak lanjut dari Inspektorat atas audit sebelumnya yang bersamaan dilakukan pihaknya dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi NTB.
Proses pengembalian tersebut dihitung mulai pada bulan Januari sampai Desember 2025, dengan memeriksa bukti-bukti setor langsung mereka ke kas daerah.
“Kaitan dengan pihak ketiga seperti ada denda keterlambatan, kemudian ada pajak, jadi semua unsur dan alhamdulilah kita kembalikan ke kas daerah,” bebernya kepada media setelah acara Gelar Pengawasan Desa dan Kelurahan di Ballroom Kantor Bupati Lombok Tengah, Senin 29 Desember 2025.
Pada tahun ini, kata Aknal, tidak ada sidang pengembalian seperti yang biasa dilakukan pihaknya. Hal tersebut karena aturan pengembalian dana selama 60 hari oleh setiap pengguna anggaran pada tahun ini selalu dipatuhi.
Hal tersebut karena apabila pengembalian anggaran melebihi batas waktu tersebut, maka nantinya menjadi wewenang aparat penegak hukum (APH) lainnya.
“Jadi peningkatan kepatuhannya lumayan tinggi sekarang, cukup dengan LHP kita tagih mereka langsung kembalikan, contohnya Jembatan Ngerapak itu dendanya setengah miliar dan itu sudah semua dibayarkan kan nggak perlu kita sidang,” tegasnya.
Sementara itu selama tahun ini, Inspektorat mencatat baru ada 71 desa dan kelurahan yang telah tuntas menyelesaikan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari 154 desa dan kelurahan di Lombok Tengah.
Soal temuan tersebut beragam mulai dari masalah pembangunan fisik dan administrasi, dimana setiap desa terkadang tak hanya ada satu temuan.
“Jadi yang 71 desa itu adalah yang sudah tuntas menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat dari LHP tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Kita berikan bentuk reward sebagai upaya Pemdes atau kelurahan menindaklanjuti tapi untuk selanjutnya kan belum tentu,” katanya.
Sedangkan untuk 43 desa lainnya masih belum tuntas menindaklanjuti rekomendasi dari Inspektorat dengan cara mengangsur nilai temuan yang ada. Sementara itu untuk jumlah pengembalian anggaran tersebut bervariasi dari Rp 1 juta sampai Rp 50 juta dengan akumulasi jangka waktu tertentu bahkan ada desa yang tidak memiliki temuannya.
“Ada juga pelimpahan dari kades lama ke kades baru yang selesai karena kan tanggung jawab jabatan,” sebutanya.
Sementara itu Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan Inspektorat.
“Alhamdulillah, berdasarkan data BPK RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat, tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan di Kabupaten Lombok Tengah telah mencapai 91,77 persen. Capaian ini menempatkan Lombok Tengah sebagai peringkat pertama se-Provinsi Nusa Tenggara Barat,” kata Pathul.
Bupati berharap capaian tersebut menjadi bukti komitmen bersama pemerintah daerah, pemerintah desa, dan kelurahan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Gelar pengawasan ini bukan sekadar forum penyampaian hasil pengawasan, tetapi menjadi sarana transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset desa, serta media pembelajaran bersama untuk memperbaiki kelemahan tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan,” pungkasnya.(nis)
