LOMBOK – Sejumlah wali murid di Lombok Tengah mengeluhkan terkait menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disalurkan pada libur sekolah tahun 2025.
Ketua Satgas MBG Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya, memastikan aspirasi tersebut akan diteruskan ke pihak Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Koordinator Wilayah (Korwil) setempat. Di sisi lain, Satgas juga menekankan peningkatan kualitas layanan dapur penyedia.
Ketua Satgas MBG Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya, menegaskan bahwa mekanisme penyaluran MBG pada hari libur merupakan kebijakan langsung dari BGN pusat.
“Kita ikuti arahan dari pusat,” tegas Firman kepada wartawan, Senin 29 Desember 2025.
Merespons keluhan wali murid, khususnya terkait menu makanan, Firman menyebut pihaknya akan menyampaikan keluhan-keluhan tersebut ke Korwil BGN di wilayah setempat sebagai bahan evaluasi.
“Kita selalu rapat. Nanti akan disampaikan terkait keluhan tersebut. Kemarin juga kita sudah melakukan rapat evaluasi terkait hal-hal yang terjadi di lapangan, dan itu akan dikaji kemudian diputuskan,” jelasnya.
Firman menilai sejumlah temuan di lapangan bersifat kasuistik jika dibandingkan dengan keseluruhan jumlah penerima manfaat. Namun, ia menegaskan bahwa temuan tersebut tetap menjadi perhatian dalam rangka penyempurnaan program yang masih dalam tahap pembangunan sistem.
“Ini yang harus dipahami, karena MBG ini barang baru dan kita sedang membangun sistem,” klitnya.
Selain meneruskan aspirasi, Firman juga menegaskan komitmen Satgas dalam melakukan pengawasan mutu dapur penyedia MBG.
“Kami selalu menekankan kepada dapur-dapur agar meningkatkan kualitas layanan,” tambahnya.
Meski demikian, ia kembali menegaskan bahwa penentuan menu bukan menjadi kewenangan Satgas, melainkan tanggung jawab langsung dari BGN pusat.
“Masalah menu bukan ranah tanggung jawab Satgas, itu kewenangan langsung BGN,” tegasnya.
Pimpinan DPRD Tidak Tahu Prosedur Penyaluran MBG?
Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah, Uhibbusaadi mengatakan pihaknya belum mengetahui terkait prosedur penyaluran MBG pada hari libur.
“MBG ini kan program pusat. Untuk prosedur operasional, saya belum tahu detail penyaluran di hari libur. Mungkin nanti kita akan coba detailkan,” ujarnya kepada Koranlombok.id saat ditemui, Senin 29 Desember 2025.
Terkait keluhan dari wali murid soal menu, ia menyebut secara ketentuan DPRD tidak bisa ikut terlibat langsung dalam proses tersebut, karena di MBG memang ada ahli gizi yang memantau seluruh proses.
“Seharusnya yang memantau semua proses itu ahlinya, untuk memenuhi kebutuhan gizi anak kita. Mungkin nanti kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi keluhan-keluhan tersebut,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa DPRD tidak memiliki kewenangan lebih jauh, sehingga prosedur operasional MBG secara detail hanya berada di BGN dan struktur wilayahnya.
“Kami di DPRD tidak punya kewenangan, sama seperti Pemda yang juga punya batasan sehingga tidak bisa masuk terlalu jauh. Secara infrastruktur, BGN juga sudah memiliki struktur tersendiri,” jelasnya.
Mengenai keluhan dari masyarakat, ia menegaskan bahwa pemerintah, khususnya BGN harus merespons hal tersebut.
“Ya, kita harus memaklumi karena ini program baru. Masih banyak hal yang harus dirapikan, sehingga masukan-masukan dari masyarakat harus direspons agar program ini bisa berjalan dengan baik,” tutupnya.(hil)
