LOMBOK – Anggota panitia khusus (Pansus) I DPRD Lombok Tengah, Ahmad Supli angkat bicara soal penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Lombok Tengah Maju yang masih belum disepakat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Hal ini disebabkan karena model bisnis yang disampaikan oleh perwakilan perusahaan dan pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dinilai belum menyentuh sektor yang penting bagi kebutuhan masyarakat, sekaligus menciptakan profit kedepan.
Kata Supli dalam rapat Pansus I bersama perwakilan Pemkab, PT Lombok Tengah Bersatu akan direncanakan bergerak di sektor perbengkelan kendaraan, pembuatan dapur untuk program MBG dan akan menanam komoditas cabai di sejumlah lahan milik pemerintah kabupaten.
“Kasih dia dulu waktu untuk membuat kajian apa yang akan mereka lakukan, ngapain ikut buat MBG, masyarakat sudah pandai dan banyak buat MBG. Jangan ikut kegiatan yang sudah dilakukan masyarakat,” sentilnya.
Soal rencana BUMD membuat usaha perbengkelan juga menjadi pertanyaan Supli, apakah selama ini usaha bengkel yang ada di Lombok Tengah tidak memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah serta atas dasar apa BUMD membuat usaha perbengkelan.
Ia setuju jika BUMD mengurusi pangan dan pertanian, sebagai contoh seperti yang dilakukan oleh sejumlah daerah di Jakarta dimana mereka melakukan distribusi pangan seperti beras dari daerah lain, kemudian dikemas dan dipasarkan kepada masyarakat. Hal tersebut menurutnya tepat karena Lombok Tengah merupakan lumbung pangan NTB dan dikatakan sering kali mengalami surplus produksi gabah.
“Kalu saya berikan masukan kemarin seperti yang di Jakarta, mereka tidak punya lahan (pertanian) tetapi di Jakarta itu tidak pernah kekurangan beras. Jadi BUMD mereka disitu diperberasan,” katanya.
Supli juga mengatakan bisa saja Pemda melalaui BUMD membeli beras milik petani dengan harga yang menarik kemudian nanti bisa dijual kembali kepada masyarakat saat dibutuhkan. Begitu juga dengan hasil panen sayuran milik petani di Loteng juga bisa dibeli lebih lanjut dipasarkan oleh BUMD.
Selain itu penyediaan pupuk dan komoditas lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat bisa menjadi bidang usaha yang dilakukan BUMD.
Sementara itu, jajaran direksi dan komisaris belum jelas siapa yang ditunjuk untuk menakhodai BUMD tersebut dan telah disampaikan Pemda kepada dewan saat rapat beberapa waktu lalu, bahwa ada satu orang yang sebelumnya telah lolos rekrutmen sebagai direksi.
Namun ia mengatakan penunjukan personel yang akan mengisi tiap posisi di BUMD tersebut juga harus memiliki kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan.(nis)
