LOMBOK β Anggota DPRD Lombok Tengah dari Fraksi PKS, H. Ahmad Supli memberikan anggaran melalui dana Pokok Pikiran (Pokir) untuk perbaikan rumah. Masing-masing rumah diberikan Rp. 20 juta untuk perbaikannya. Dana pokir dari anggota Dewan Supli ini dikelola di Dinas Perkim setempat.
Diketahui ini bukan kali pertama Supli menggelontorkan anggaran untuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Namun beberapa tahun belekang ini, Supli juga mengalokasikan hal sama. Untuk tahun anggaran 2024, Supli memberikan dana perbaikan kepada masyarakat di daerah pemilihannya. Salah satu penerima manfaat, Sarni.
“Warga yang mendapat program ini bisa hidup lebih nyaman dan sehat,” kata Supli saat dikonfirmasi, pekan kemarin.
Dewan Supli mengaku prihatin dengan kondisi rumah warga yang berdinding pagar. Salah satunya Sarni. Maka dari itu, pihaknya telah melakukan survei hingga akhirnya rumah tersebut dilakukan perbaikan bulan Juni 2024.
“Program ini dikerjakan secara swadaya,” katanya.
Sebelumnya, Anggota DPRD Ahmad Supli mengungkapkan jika masih ada 28 ribu RTLH ditempati masyarakat.
Dari kondisi ini, dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) pihaknya bersikeras untuk mengalokasikan dana aspirasi untuk menuntaskan PR besar ini. Kendati dana aspirasi saat ini lebih difokuskan ke pembenahan bidang pendidikan dan kesehatan. Pihaknya akan tetap menyuarakan dan memperjuangkan ini.
Pada tahun 2023, Supli lebih dahulu menganggarkan dana aspirasi untuk perbaikan rumah tak layak huni melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim). Daripada diusulkan dalam Musrembang di Kecamatan Praya, Kamis pekan lalu.
Supli membeberkan titik mana saja dana aspirasinya untuk perbaikan 17 rumah tak layak huni. Di antaranya, 6 unit di Desa Jago , 1 di Desa Montong Terap Bodak, 1 Desa Bunut Baok, 1 Semayan, 1 Kekere dan 7 unit di Kecamatan Praya Tengah.
βItu aspirasi, artinya kita sudah lebih dulu menyambut usulan mereka ini,β tegasnya.(red/nis)