LOMBOK – Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Lombok Tengah, Ahmad Syamsul Hadi menyoroti angka pengangguran yang tinggi.
Terkait hal ini, pihaknya di legislatif pada rapat terakhir dengan Pemkab meminta agar mendata secara maksimal, sementara itu indikator angka kemiskinan diklaim Pemkab turun dibawah rata – rata Provinsi NTB. Akan tetapi, angka penganguran justru meningkat maka ke depan perlu bekerja ekstra.
“Angka kami belum dapat, kami minta pemerintah daerah memastikan angka. Logika kita angkanya kemarin yang disampaikan dinas itu jika penduduk kita 1.118.000 sampai 1.200.000 jiwa setengahnya itu malah dibilang pengangguran di usia produktif, makanya kami meminta dinas itu memastikan lagi melalui statistik,” tegasnya, Rabu 14 Oktober 2026.
Soal adanya job fair yang dibuat pada momen mempringati HUT Lombok Tengah ke-81, ini merupakan hal yang bagus. Tapi perlu dilihat berapa serapan tenaga kerja di setiap industri yang membuka lowongan tersebut.
Sementara itu soal minimnya keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerja di Lombok Tengah bisa jadi menjadi penyebab angka pengangguran tinggi, namun ucap Ahmad, pangsa pasar tenaga kerja juga harus ditentukan apalagi jika perbandingannya antara investasi dengan lapangan kerja yang dibuka.
Katanya, keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika masih belum signifikan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Lombok Tengah.
Sementara itu bagaimana agar masifnya investasi di bidang pariwisata bisa berdampak terhadap lapangan pekerjaan, hal itu perlu ditopang dengan kebijakan yang baik, salah satunya dengan memberikan insentif terhadap pelaku usaha dan investor yang rancangan peraturan daerahnya sedang digodok.
Sementara potensi pajak dari sektor pariwisata memang benar paling besar dari sektor pariwisata namun belum bisa ditingkatkan secara masif, namun terkait ini pada tahun 2027 depan dia optimis pendapatan asli daerah (PAD) bisa mencapai Rp 631 miliar.
Ahmad juga menanggapi adanya 10 ribu warga Lombok Tengah setiap tahun mendaftar sebagai pekerja migran dengan mayoritas tujuan Malaysia dan Arab Saudi, hal tersebut merupakan indikator pemerintah gagal menciptakan lapangan kerja.
“Saya kira warning bagi kita itu, kalau benar data itu. Artinya Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tidak bisa menjamin lapangan kerja bagi rakyatnya,” sentil dia.
Dia meminta Pemkab Lombok Tengah harus lebih memacu diri agar memastikan masyarakat bisa bekerja dan makan dari daerahnya sendiri.
“Seperti yang dikatakan bupati, masyarakat yang lahir di sini maka makan juga harus di sini,” pungkasnya.(nis)
