LOMBOK – Fraksi Partai Demokrat DPRD Lombok Tengah menilai struktur belanja daerah pada Rancangan APBD 2027 tidak sehat dan timpang. Anggaran dinilai habis hanya untuk menghidupi mesin birokrasi.
Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Lombok Tengah, Rakyatuliwaudin saat sidang paripurna penyampaian pandangan umum fraksi atas Nota Keuangan dan Rancangan APBD 2027, Senin 19 Oktober 2026.
“Sebuah anggaran dinilai sehat apabila porsi alokasi untuk pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur lebih besar, atau setidaknya seimbang dengan biaya operasional pemerintah. Namun rancangan APBD 2027 menyajikan potret yang cukup ironis,” tegasnya.
Dia memaparkan dari total alokasi belanja daerah rp 2,53 triliun, belanja operasi mendominasi secara absolut dengan angka Rp 2,11 triliun atau setara 83,5 persen dari total belanja. Sambungnya, di dalam komponen tersebut, Belanja Pegawai menelan Rp 1,23 triliun dan Belanja Barang dan jasa menyedot rp 806,31 miliar.
“Ruang fiskal Lombok Tengah habis dikonsumsi untuk menghidupi mesin birokrasi itu sendiri,” sindirnya.
Sementara itu belanja operasional yang tidak terkendali itu menurut Fraksi Demokrat, mengorbankan Belanja Modal yang hanya disisakan sebesar Rp175,36 miliar dan meminta penjelasan Pemda Loteng terkait hal ini.
“Bagaimana mungkin daerah bisa mengentaskan kemiskinan, memperbaiki jalan poros desa yang rusak, dan membangun jaringan irigasi pertanian jika anggaran aset tetap dipangkas habis demi kenyamanan belanja barang, jasa, dan perjalanan dinas? Ketimpangan struktur belanja ini adalah masalah struktural utama yang harus dikaji kembali oleh TAPD,” ujarnya.
Tak hanya itu, Farksi Partai Demokrat juga menyoroti ketimpangan sektoral. Di sektor pendidikan meskipun pagu total Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencapai Rp890.40 Milyar, rincian belanja modalnya justru dianggap mencemaskan.
Hal tersebut karena program vital seperti pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), pembangunan ruang guru, dan rehabilitasi ruang kelas dasar pada banyak sub-kegiatan justru dianggarkan sebesar Rp0,00 pada lembar belanja modal gedung. Sehingga Pemda seolah membebankan pembangunan fisik pendidikan kepada Dana BOS pusat dan dana hibah.
Ketimpangan serupa ucapnya juga terjadi di sektor kesehatan. Dari total belanja kesehatan sebesar Rp 569,86 miliar, RSUD Praya mendapat alokasi Rp 110,46 miliar, sementara Puskesmas di tingkat kecamatan yang menjadi garda terdepan hanya mendapat Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar. Puskesmas Batujai misalnya hanya Rp 2,4 miliar.
“Orientasi anggaran kesehatan ini terlalu berpusat pada aspek kuratif dan abai pada aspek preventif-promotif di tingkat akar rumput,” pungkasnya.(nis)





