LOMBOK – Anggota DPRD Lombok Tengah dari daerah pilih Kecamatan Batukliang dan Batukliang Utara, Hj. Nurul Adha turut prihatin atas peristiwa kekerasan kembali terjadi di lingkungan pondok pesantren (Ponpes). Baru ini terkuak kasus bullying yang berujung pada pembakaran tiga santri di Pondok Pesantren Rosyidatul Shaulatiyah NW di Dusun Sengkol II, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang. Korbannya satu meninggal dunia dan dua luka bakar serius.
Kata Nurul Adha, kasus seperti ini selalu muncul dalam waktu berdekatan di kalangan Ponpes maka harus ditangani secara serius. Jangan sampai kasus – kasus semacam ini mencoreng citra Ponpes dan menyebabkan masyarakat tak percaya dengan sistem pendidikan berbasis agama.
Ditegaskan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kasus serupa. Kementerian Agama (Kemenag) yang menjadi lembaga mengurusi Ponpes harus mendorong membuat regulasi keamanan di Ponpes.
“Sebenarnya pihak Kemenag harus lebih responsif dengan kasus yang ada, yakin saya pihak Kemenag sudah menangani tetapi harapan kita secara continue tidak hanya seperti ini baru diawasi,” tegasnya kepada Koranlombok.id, Rabu 10 Juni 2026.
Nurul Adha meminta kepada Ketua Komisi IV agar membicarakan hal ini lebih lanjut dengan Kemenag termasuk lembaga pengurus Ponpes. Sehingga kasus kekerasan tidak terulang kembali, termasuk memasukan sejumlah aturan Perda terkait perlindungan anak dari kekerasan.
Dia menekankan setiap guru dan pengasuh di Ponpes untuk lebih ketat mengawasi para santri, begitu juga orang tua wali santri harus aktif memantau kondisi putra putri mereka di Ponpes.
“Supaya masyarakat paham jangan sampai melepas begitu saja anak-anak mereka,” tutupnya.(nis)
