Dewan Tampung Aspirasi Perlunya Perda Berbasis Adat

oleh -715 Dilihat
FOTO ISTIMEWA KORANLOMBOK.ID Anggota DPRD Loteng, Andi Mardan saat turun reses di daerah pemilihannya Jonggat – Pringgarata, pekan lalu.

LOMBOK – Anggota DPRD Lombok Tengah dari daerah pemilihan Jonggat – Pringgarata, Andi Mardan menyerap aspirasi masyarakat melalui Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Desa Bonjeruk yang menyuarakan perlu adanya Peraturan Daerah (Perda) berbasis adat. Menurut Andi Mardan, ini cukup penting tidak hanya sebagai penyangga budaya dan pariwisata namun sebagai bagian dari pembangunan nasional. Sehingga adat harus lebih diperhatikan pemerintah lebih luas lagi.

“Pemerintah bertanggungjawab mempertahankan hak-hak adat sebagai bagian dari pembangunan nasional, terutama pengakuan terhadap wilayah adat, hukum dan kelembagaan adat,” terangnya kepada jurnalis Koranlombok.id, Sabtu (25/2/2023).

Baca Juga  Waspada! Angin Kencang Diperkirakan Sampai Bulan April

 

Dijelaskannya, selama kegiatan reses Andi Mardan juga mengungkapkan banyak masyarakat yang mengeluh terkait biaya produksi pertanian tinggi, termasuk harga pupuk dan harga obat-obatan.

“Jadi kalau bicara pupuk ini menyeluruh bagaimana kedepan kita lebih cakep mengantisipasi harga pupuk agar tidak dijual di atas HET,” tegasnya.

 

Sementara, sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di Kementerian Pertanian yang beralih dari manual ke sistem digital menjadi kendala karena bisa jadi data yang diinput tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Baca Juga  Awalnya Bebankan Pemda, Sandiaga: Hosting Fee Sudah Dibayar ITDC-Kemenparekraf

“Kan bisa jadi onlinenya berubah data, padahal seharusnya lahan pertanian itu menyusut bukan bertambah, artinya secara administratif penting untuk hal itu diperbaiki,” tegasnya.

 

Selain itu, masyarakat juga menginginkan adanya akses air bersih, sehingga waktu akan datang diberharap akan dibuatkan sumur bor sebagai antisipasi musim kemarau panjang.

Baca Juga  Pelapor Teruskan Kasus Korupsi 24 Miliar Bank NTB Syariah ke KPK

“Mengingat kondisi kita yang beberapa tahun terakhir tidak pernah kemarau panjang jadi penting mempersiapkan diri dengan menyiapkan prasarana sumur bor,” katanya.

Masyarakat juga meminta diberikan pembinaan terhadap UMKM, kemudian terkait infrastruktur juga menjadi keluhan masyarakat di daerah pilihnya.

Selama kegiatan reses, politisi Demokrat ini mengaku tidak menemukan kendala apapun karena sebagai dewan menurutnya harus turun mendengar aspirasi masyarakat kendati beberapa permintaan masih belum terpenuhi karena kondisi.(nis)

Tentang Penulis: Redaksi Koranlombok

Gambar Gravatar
Memberikan informasi Penting, Unik dan Menarik untuk dibaca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.