LOMBOK – Aktivis senior Lombok Tengah, Bustomi Taefuri meminta Bupati H. Lalu Pathul Bahri untuk mengaudit dan mengevaluasi kinerja Direktur RSUD Praya termasuk bawahannya.
Omik angkat bicara setelah munculnya berita di media Koranlombok.id dengan judul ‘RSUD Praya Berikan Diskon untuk Pasien dari Keluarga Pejabat’.
“Segera audit RSUD Praya agar kita segera mengetahui apa yang sedang terjadi. Kedua evaluasi kinerja seluruh karyawan mulai dari direktur sampai pada level terendah,” pintanya tegas dalam keterangan persnya, Minggu (2/7/2023).
Pendiri LSM Suaka NTB ini mengaku terkejut mendengar jika masih ada berlaku ketidak adil kepada masyarakat. Apalagi, masih menunjukkan sebagai kinerja yang feodal, dan sangat memalukan serta berwatak penjilat.
“Cara-cara seperti ini mencederai rasa kemanusiaan dan rasa keadilan masyarakat miskin,” sentilnya tegas.
Omik yakin, jika praktek ini masih diberlakukan maka tinggal menunggu waktu RSUD Praya bangkrut. Dimana ini akibat dari ketidak profesionalan pejabat mulai dari direktur sampai pada level terendah.
Sementara itu, tokoh aktivis lainnya Lalu Tajir Syahroni juga turut memberikan semprotan keras kepada pihak RSUD Praya.
Ia menerangkan, nama rumah sakit umum daerah disematkan kepada RSUD bermaksud untuk melayani seluruh masyarakat dengan cara yang sama. Mulai dari senyum yang sama, harga yang terjangkau dan tidak memberatkan.
“Para nakes para dokter terlebih para pejabat lingkup RSUD Praya harus memahami tugasnya sebagai pengelola rumah sakit umum daerah,” tegasnya.
Tajir menyebutkan, watak borjuis, kecil, angkuh, sok berkuasa selalu ada dan sudah menjadi penyakit lama. Dari situ sebetulnya fungsi dewan pengawas RSUD sebagai pengawas internal.
“Ombudsman juga sebagai pihak yang kompeten dalam penyelenggaraan pelayanan yang tidak diskriminatif dan jujur untuk bersikap,” pintanya.
Sebelumnya terbongkar, oknum pejabat RSUD Praya memberikan diskon atau potongan harga kepada setiap pasien dari keluarga oknum pejabat. Praktek kotor ini baru terungkap setelah beberapa tenaga kesehatan (Nakes), memberanikan diri buka suara.
“Ada kemarin bilang itu keluarga Bapak Bupati sama Pak Sekda. Kebetulan saya sama teman-teman yang juga ikut tangani, makanya tau betul,” ungkap salah satu Nakes di RSUD Praya yang minta identitasnya disembunyikan.
Dalam wawancara eksklusif dengan jurnalis Koranlombok.id, diskon atau potongan harga diberikan 50 persen. Keputusan ini diberikan langsung oleh oknum pejabat di dalam RSUD Praya.
“Itu masuknya pasien dari keluarga oknum pejabat tanggal 27 inisial pasien S,” sebutnya.
Selain itu, ada juga pasien yang mengaku keluarga pejabat masuk dengan menggunakan kartu Maiq-Meres. Sementara nyata-nyata pasien ini masuk jalur umum.
“Sepengetahuan kami kartu Maiq Meres ini diberikan untuk para tuan guru, kartu ini fungsinya sama seperti BPJS Kesehatan bisa diklaim,” katanya.
Selain pasien inisial S, ada juga masuk pasien inisial AH dia malah mendapatkan potongan harga cukup besar. Diskon bisa diperoleh setelah salah satu pejabat di dalam rumah sakit memberikan keputusan.
“Harusnya bayar 2,9 juta jadi yang dibayar 1,5 juta,” bebernya.
Bukan hanya itu, ada juga pasien yang harusnya membayar Rp 4.683.000. Namun setelah keluar kebijakan di dalam, hanya bayar 2 juta lebih.
“Tapi anehnya, kalau keluarga kami dirawat di rumah sakit minta keringanan malah diminta bangun rumah sakit sendiri,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur RSUD Praya Mamang Bagiansah yang dikonfirmasi tidak membantah informasi yang bocor ini. Ia mengaku banyak yang minta keringanan biaya.
“Pejabat, wartawan, LSM. Minta dirawat di ruang yang bukan haknya. Terjadi sejak lama,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Jumat (30/6/2023).
Dokter Mamang menegaskan, praktek kotor ini akan diatasi dengan menyiapkan mekanisme. Menurut dia, cara ampuh untuk memberantas praktek itu sudah disiapkan.
“Universal Health Coverage (UHC) Lombok Tengah, sehingga masyarakat tidak mampu seluruhnya tercover BPJS,” katanya tegas.(s/dik)
Response (1)