LOMBOK – Calon anggota DPRD Lombok Timur Dapil III dari PAN, Sura’yah mengklarifikasi dugaan politisasi kartu BPJS Kesehatan. Kabar yang beredar, Caleg ini melakukan pencetakan kartu BPJS. Sementara fisik kartu BPJS Kesehatan sejak lama tidak dicetak lagi.
Kepada media, dia menjelaskan jika pencetakan kartu BPJS tersebut berasal dari data digital yang dikeluarkan pihak BPJS Kesehatan. Sehingga dirinya hanya memfasilitasi kartu fisik agar masyarakat tidak ragu untuk berobat.
“Kita hanya mencetakkan fisik kartu agar masyarakat tidak khawatir lagi. Itu asli dan sah sesuai data di DTKS. Itu filenya dari BPJS Kesehatan langsung digital, kita hanya mencetkan masyarakat,” tegasnya, Senin (29/1/2024).
Politikus PAN ini menegaskan jika pihaknya melakukan upaya tersebut sebagai upaya membantu masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, pihaknya menyebutkan tidak hanya mencetak kartu BPJS, namun juga Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
“Masa saya tolak masyarakat yang datang meminta tolong. Dimana hati nurani kita sebagai mahluk sosial jika ada masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Dengan kondisi ini, dirinya membantah jika hal tersebut bermuatan politik terlebih kegiatan ini sudah dilakukan sejak tahun 2022 lalu di rumah pribadinya.
“Lalu pantaskah disebut muatan politis,” katanya tegas.
Disinggung postingannya di akun facebook yang bisa mencetak 150 kartu sehari. Sura’yah kembali memastikan itu tidak ada muatan politik.
“Nggak ada muatan politik sedikit pun,” jelasnya.
Kepala Cabang BPJS Selong, Gusti Ngurah Catur Wiguna mempertanyakan status keaktifan peserta yang dicetakkan kartu tersebut. Pihak BPJS menegaskan jika secara nasional tidak ada kebijakan pencetakan kartu fisik cukup dengan menunjukkan e-KTP saat difasilitas kesehatan.
“Untuk apa dicetak, kebijakan secara nasional tidak ada kebijakan pencetakan kartu,” tegasnya, Senin (29/1/2024).
Gusti menegaskan, jika calon anggota legislatif hendak membantu masyarakat semestinya bisa membantu dengan membayarkan iuran peserta BPJS mandiri yang saat ini masih banyak menunggak.
“Kami tidak tahu status yang dicetakkan, kalau mau membantu, boleh,” katanya.
Ia berharap program BPJS Kesehatan tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, namun pihaknya mendorong agar bersama- sama mengedukasi masyarakat dengan cukup membawa E-KTP ke fasilitas kesehatan.
“Kita bisa cek sudah tidak ada lagi yang meminta kartu di fasilitas kesehatan,” pungkasnya.(fen)
