LOMBOK – Puluhan mahasiswa yang terbangung dalam BEM Seluruh Indonesia (BEMSI) Koordinator Bali Nusra melakukan aksi unjuk rasa di depan Polda NTB, Senin (30/9/2024).
Mahasiswa mendesak Kapolda NTB menindak tegas oknum anggota polisi yang terlibat membeking keberadaan tambang illegal di wilayah Lombok Timur, Lombok Tengah dan Sekotong, Lombok Barat.
Selain itu, massa juga meminta Kapolda NTB untuk memberikan jaminan kepada pemuda dan masyarakat dalam menyampaikan pendapat ke permukaan. Lebih-lebih sekarang banyak aktivis dan masyarakat dijebloskan ke penjara lantaran menyampaikan aspirasinya.
“Kami juga mendesak siber Polda NTB memberantas judi online yang marak terjadi di wilayah hukum Polda NTB,” tegas Koordinator Umum M. Tohir Jaelani.
Maka dengan itu, kata Tohir, mahasiswa mendesak agar kasus ini dapat diselesaikan secara adil dan transparan. Mahasiswa juga meminta agar pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menghormati hak-hak asasi manusia, khususnya kebebasan berpendapat.
“Kasus pelaporan mahasiswa di NTB ini menjadi cerminan dari tantangan yang dihadapi oleh demokrasi Indonesia. Tindakan represif terhadap aksi demonstrasi damai tidak hanya melanggar hak-hak asasi manusia, tetapi juga dapat memicu konflik social,” katanya.
Ditambahkan koordinator lapangan Lalu Alfharouq, dari sederet kasus yang terjadi di NTB maka penting bagi semua pihak untuk berkomitmen dalam menciptakan ruang demokrasi yang inklusif dan partisipatif.
Keberadaan berbagai tambang illegal ini di NTB semakin marak dikarnakan dugaan permainan orang elite yang ada di NTB,” tudingnya dalam aksi.
“Tidak mungkin dilakukan oleh warga dan kelompok masyarakat yang hanya bermodalkan cangkul dan linggis. Mereka rakus, maunya ambil semua. Ada bosnya yang datang,’’ ungkapnya.
Dalam aksi itu, massa juga mengungkit kasus pembakaran yang terjadi di salah satu lokasi tambang secara spontan. Menurut mereka, penambangan yang dilakukan warga biasanya berkelompok, menggunakan alat-alat seadanya.
Sementara berbeda dengan lokasi tambang yang dibakar itu. Mereka memiliki alat-alat berat untuk menggali tanah dan mengolah material, tanah serta dump truck untuk mengangkut material pada lahan seluas tiga kali lapangan bola.
Begitu juga membangun beberapa kolam penampungan air, yang jika digabung seluas kolam renang. Beberapa pekerja juga tidak dikenal oleh warga, bukan warga sekitar dan ada diduga warga negara asing (WNA) asal China.
“Kami BEMSI Kordinator NTB mendukung Polda NTB untuk melakukan penertiban persoalan yang sifatnya merugikan masyarakat, masih banyak beroprasi agar ke depannya mereka tidak melakukan melakukan aktivitas semuanya sendiri tanpa memperdulikan lingkungan,” katanya tegas.
Sementara itu, dalam aksi dilakukan puluhan mahasiswa ini sempat diterima salah satu pejabat Polda NTB. Akan tetapi massa menolak diterima perwakilan. Mereka menginginkan tanggapan pihak Polda disampaikan langsung di hadapan massa aksi.
“Kami akan melakukan aksi berjilid-jilid lagi, kami tidak puas dengan jawaban pihak Polda karena diterima oleh Kasubdit,” tuturnya.(red)
