LOMBOK – Anggota DPRD dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saipul Muslim mengungkapkan rasa kekecewaannya pasca sidang paripurna minggu lalu. Dimana pimpinan dewan dituding tak transparan dalam undangan tertera pengumuman calon pimpinan definitif, faktanya dibahas terkait APBD Perubahan 2024 yang telah final dibahas.
“DPR baru ini kok diajak main kucing-kucingan sama pimpinan sementara, kita kan disamping pembuatan Perda kita juga melakukan pengawasan lantas bagaimana kita mau mengawasi kalau kita tidak tahu benda yang kita awasi itu apa,” tegasnya kepada jurnalis koranlombok.id, Senin (30/9/2024).
Kata dia, dengan telah selesai dibahasnya APBD Perubahan 2024, ia tentu merasa tidak bisa menyuarakan permintaan dan aspirasi masyarakat di Dapil Kecamatan Pringgarata-Jonggat.
“Kami kecewa, kami kesel dengan sikap Pimpinan DPRD dan kawan-kawan DPRD lama yang mendukung cara-cara seperti itu,” katanya kesal.
Ditegaskan dia, mewakili keresahan 27 anggota DPRD baru dilantik, Saipul mengatakan seharunya antara anggota baru dan lama tidak ada perbedaan karena sama-sama sebagai wakil rakyat yang tak hanya membuat regulasi peraturan daerah, tetapi juga melakukan fungsi pengawasan anggaran.
Sementara itu pada sidang paripurna yang digelar minggu lalu sempat dihujani interupsi, para anggota meminta minimal agar diberikan salinan terkait dokumen APBD Perubahan yan telah dibahas.
“Kami ini anggota DPRD yang sudah dilantik, menjalankan tugas dan digaji. Jadi kita jalankan misi pengawasan kita. Ya yang kita awasi kan anggaran-anggaran tersebut tapi kalau anggaran itu kita tidak tau bagaimana kita bisa mengawasi dan apa yang jadi instrumen kita melakukan pengawasan,” tegasnya.
Sementara itu jika hal tersebut masih belum menjadi atensi dari Pimpinan Sementara DPRD, dia dan rekan-rekan dewan lainnya dari Fraksi Ampera akan tetap menyuarakan hal tersebut.
“Kita sama-sama DPRD punya hak dan kewajiban yang sama dalam berbicara,” pungkasnya.(nis)
