LOMBOK – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Lombok Tengah, Muhalip tidak mempersoalkan gemuknya struktur Kabinet Merah Putih (KMP) ala Prabowo-Gibran.
Katanya, jika semakin banyak satu bidang yang akan diurusi banyak orang maka pekerjaan yang dilakukan akan lebih lancar dan mudah. Ia mencontohkan antara Dinas PUPR dan Dinas Perumahan dan Penataan Permukiman yang saat ini berada di kementerian berbeda.
“Kalau Perkim beda menterinya dan Dinas PUPR beda menterinya kan koordinasinya lebih enteng,” katanya pada jurnalis koranlombok.id, Senin (28/10/2024).
Soal kabinet baru ini, bisa saja ada instruksi dari pusat untuk ke daerah memecah instansi-instansi tertentu menjadi dinas tersendiri.
Sementara itu apakah penambahan dinas akan membuat kebutuhan APBD semakin besar, dia mengatakan hal itu sudah dipikirkan karena jenis pekerjaan kurang lebih sama dengan tahun – tahun sebelumnya.
“Cuma orangnya saja yang lebih fokus ke bidangnya masing-masimg, anggarannya sudah disana. Presiden itu tak mungkin buat kementerian tanpa ada dasar kan pasti sudah ditinjau semua gimana efeknya,” ujarnya.
Terkait kantor tempat dinas baru bernaung jika misalnya mengikut nomenklatur kementerian di pemerintahan pusat saat ini, Muhalip mengatakan banyak aset daerah yang tak terpakai dan masih bisa dimanfaatkan.
Kendati demikian dengan berubahnya nomenklatur kementerian di pusat, ia mengakui bukan tak membuat tidak ada dampak pada administrasi dan birokrasi. Tapi dengan demikian pelayanan yang diberikan bisa akan lebih positif karena terfokus.
“Kan lebih positif daripada lupa urus yang ini misalnya terlalu banyak bidang yang diurus,” pungkasnya.(nis)
