LOMBOK – Anggota DPRD Lombok Tengah dari Fraksi Golkar, Lalu Akhyar bicara terkait beredarnya kabar ompreng atau food tray untuk menyajikan makan bergisi gratis (MBG) diduga mengandung minyak babi.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan awal mula informasi dugaan adanya kandungan minyak babi dalam wadah MBG berasal dari media sosial TikTok. Ia memperoleh informasi tersebut dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
“Yang mengirim (tautan) TikTok ke saya itu langsung Bapak Menko Perekonomian,” kata Taruna di Jakarta Pusat, Rabu, 27 Agustus 2025.
Katanya, setelah menerima informasi dari Airlangga, BPOM akan menguji sampel wadah makan bergizi gratis untuk membuktikan ada tidaknya kandungan minyak babi dalam waktu dekat. “Berarti ini menjadi atensi nasional,” ujarnya.
Dia menjelaskan, ada dua metode yang dipakai BPOM untuk menguji wadah MBG. Pertama, pengujian lewat cara pengolesan atau swab. DNA hasil swab diuji di laboratorium untuk mencocokkan ada tidaknya kandungan DNA babi. Dari pengujian itu juga akan diketahui apakah ada senyawa turunan protein hewani seperti gelatin maupun gliserin dalam wadah.
Metode pengujian kedua dengan mengetes pada bahan logam wadah MBG. Untuk melakukan ini, Taruna menjelaskan, BPOM perlu bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian yang memiliki lembaga standar pengujian khusus.
Dalam pemberitaan yang heboh ini, Akhyar mengatakan pihaknya saat ini masih belum mengetahui soal bagaimana pengawasan program MBG. Terkait isu ditemukan kandungan dugaan minyak babi dalam food tray yang digunakan dalam program MBG. Akhyar memastikan belum mengetahui soal adanya isu tersebut.
“Kalau yang menyangkut itu secara teknis saya kan bukan ahlinya, kita bagaimana yang terbaik lah bila perlu produk-produk dalam negeri sendiri dipakai,” tegasnya, Kamis, 28 Agustus 2025.
Akhyar juga menyentil, dimana persoalan lain dirasa perlu dapur – dapur MBG dipantau dalam menggunakan tabung gas elpiji subsidi 3 kilogram. Sebab, menurut dia seharusnya pengelola dapur MBG menggunakan tabung gas non subsidi.
“Jangan sampai hak rakyat melalui barang subsidi dari pemerintah digunakan juga oleh perusahaan – perusahaan besar, seperti di bidang perhotelan atau restoran,” sebutnya.
“Kami dari DPRD Komisi II menginginkan bahwa gas melon ini menjadi pelayanan yang diutamakan kepada rakyat, perlu juga dapur-dapur MBG dipantau sama teman-teman ya karena nggak boleh pakai gas melon,” sambung Akhyar.
Soal rencana pihaknya melakukan sidak atau pengawasan, sampai saat ini dewan mengaku belum mengetahui informasi soal program MBG.
Nantinya soal pengawasan penggunaan gas melon tersebut, yang paling bertanggungjawab melakukan ucapnya adalah Disperindag Lombok Tengah.
“Saya tidak ada informasi soal dapur MBG, karena saya yakin mereka berdasarkan SOP. Saya dapat laporan karena peralatan mereka secara teknis berbeda dan tidak bisa menggunakan gas melon,” katanya.
Terpisah, Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri menekankan pentingnya perhatian pengelola dapur MBG terhadap gizi anak-anak sekolah. Menurut bupati, asupan gizi yang baik menjadi faktor penentu bagi lahirnya generasi cerdas, hebat, dan pintar sesuai dengan tujuan pemerintah.
“Maka pengelola harus memperhatikan itu,” tegasnya.
Pathul mengimbau seluruh pengelola agar memerhatikan aturan terkait gizi yang diberikan kepada anak-anak.
“Kalau hari ini makan telur, besok apa, itu kan ada jadwalnya,” katanya.
Bupati mengingatkan agar tidak ada makanan basi yang diberikan kepada siswa. “Ini kan akan dikonsumsi oleh anak-anak. Kalau ada yang basi, nanti sakit. Kita memberikan makan untuk sehat, bukan untuk sakit,” singgungnya.
Terkait pengawasan, bupati mengakui pemerintah daerah sejauh ini belum melakukan. Tapi tetap menjadi tanggung jawab bersama.
Soal jumlah dapur MBG di Lombok Tengah, Pathul menyebut masih ada beberapa yang belum terealisasi, tetapi kini sudah mulai terbagi.
“Saya tidak bisa memastikan jumlah keseluruhan karena masih banyak yang sedang dibuat juga, dan mudah-mudahan tahun ini tuntas,” harapnya.(nis/hil)
