LOMBOK – Ketua Fraksi Golkar DPRD Lombok Tengah, Lalu Muhammad Akhyar turut bicara di tengah pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Kepada media di ruang rapat Komisi II, Akhyar mengatakan perlu ada inovasi untuk penguatan potensi – potensi pendapatan asli daerah (PAD).
“Mana yang wajib – wajib dahulu jadi prioritasnya, walaupun semua perlu dan penting dan tentu penguatan potensi PAD yang harus dilakukan oleh Pemda baik itu dari pajak hotel dan restoran, retribusi lain dan juga Perusda yang harus dikelola dengan professional,” terangnya Senin, 13 Oktober 2025.
Selain itu pihaknya sangat mendorong terhadap aset – aset milik daerah yang terbengkalai untuk dioptimalkan pemanfaatanya menjadi sumber PAD.
Begitu juga dengan sejumlah bangunan yang ada dan saat ini tidak digunakan. Ia meminta pemerintah kabupaten berpikir banyak bagaimana agar investor atau pihak ketiga tertarik menyewa aset tersebut.
Lanjutnya, daripada gedung yang terbangun banyak menghabiskan anggaran karena rusak termakan usia dan butuh perawatan, perlu juga dipikirkan bagaimana menghasilkan keuntungan bagi kas daerah.
“Ini harus berfikir banyak Pemda melakukan inovasi dan kreatif sedikit lah terhadap pengelolaan aset kita baik yang terbengkalai maupun yang sedang berjalan,” katanya.
Akhyar mencontohkan soal aset daerah agar dikelola dengan alternatif lainnya, misalnya antara Pasar Jelojok dan Pasar Renteng apakah lebih besar biaya operasional atau PAD yang dihasilkan. Jika misalnya lebih besar operasionalnya maka bisa saja Pemda membentuk Perusda untuk pengelolaan kedua pasar tersebut sehingga diharapkannya kedua aset tersebut bisa lebih produktif.
Selain itu soal eks gedung Aerotel yang nilai apraisalnya terlalu tinggi, sehingga enggan pihak ketiga menyewa tempat tersebut, bisa saja jika ada Perusda yang mengelola melakukan penawaran terhadap sejumlah investor.
“Seperti sekarang kan sudah beberapa tahun, ada yang melirik tetapi setelah dicek apraisalnya terlalu tinggi sehingga dianggap tidak cocok lah dengan potensi kedepannya, ini kan kaitannya dengan bisnis kan. Intinya Pemda harus berusaha maksimal mengelola aset yang ada di Lombok Tengah ini, caranya bagaimana silakan kami akan dukung,” bebernya.
Sementara soal adanya wacana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu bakal ditunda karena dampak pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat. Terkait ini nanti menjadi hitung-hitungan Pemda karena sekarang masih penyesuaian dari dampak pemotongan dana transfer dari pusat tersebut.
“Masih Rencanan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) masih tahap penyesuaian, karena belum turun juga hasil evaluasi dari Pemprov ya,” pungkasnya.(nis)
