LOMBOK – Dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lombok Tengah kena imbas pemotongan dana transfer ke daerah (TKD). Yakni, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Penataan Permukiman (Perkim).
Pagu anggaran untuk PUPR sebelumnya Rp 201 milliar pada tahun 2025 dan pada 2026 menjadi Rp 45 milliar. Dinas Perkim dari Rp 55 milliar dikelola tahun 2025, hanya Rp 31 milliar untuk tahun 2026. Hal ini diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Lombok Tengah, Ki Agus Azhar usai melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan kedua OPD tersebut Kamis, 16 Oktober 2025.
“Makanya kita masih akan mendengar dari OPD lain, jadi kita baru RDP dengan Dinas PUPR dan Perkim. Dari dua dinas itu muncul anggaran yang terpangkas sekitar Rp 180 miliar dan sisanya tinggal sekitar Rp 200 an miliar di dinas – dinas lain,” terangnya kepada media.
Dikatakan politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu, satu – satunya jalan mengatasi hal tersebut adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di semua lini sektor pembangunan dan retribusi.
Yang perlu diperhatikan, kata Agus, tak hanya potensi PAD pembangunan vila – vila ilegal di wilayah selatan melalui izin persetujuan bangunan dan gedung (PBG). Tapi retribusi lain juga bisa digenjot dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan bidang lainnya.
“Yang kedua kita menunggu kebijakan pemerintah pusat siapa tau ada ‘lailatul qadar’ di Lombok Tengah, ya kita harap begitu mudahan ada keajaiban,” harapnya.
Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri kepada media mengungkapkan sikap Pemkab soal potongan dana transfer ke daerah. Katanya ini harus didiskusikan dengan DPRD mulai dari Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA – PPAS) sampai dengan ditetapkan.
“Saya pikir karena ini kebijakan pemerintah pusat jadi tidak ada persoalan,” katanya, belum lama ini.
Solusi, pihaknya masih menunggu bagaimana lebih lanjut kebijakan Kementerian Keuangan RI, namun implikasi pada PAD karena dari target Rp 485 miliar itu tentu akan berkurang sedikit akibat dari anggaran yang diambil.
Sementara soal rencana pembangunan jalan akan tertunda akibat pemotongan TKD, kendati terasa mendadak namun ucap Pathul ini adalah kebijakan dari pemerintah pusat. Lebih lanjut soal nanti bagaimana menjelaskan hal tersebut kepada masyarakat melalui pemberitaan media yang telah ada soal kebijakan ini.
“Kan orang sudah tau dari media juga,” katanya.
Pilihan lakukan peminjaman di PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), tentu perlu harus ada evaluasi berapa beban utang Pemkab pada pinjaman terdahulu.
“Insyaallah tidak ada persoalan, tentu mengurangi beban dulu kemudian kita ajukan pinjaman. Ada rencana,” tutur bupati.
Selain itu ada opsi untuk mengandalkan dana Corporat Social Responsibility (CSR) dari perusahaan – perusahaan yang ada di Lombok Tengah, Pathul mengatakan pihaknya telah mengkomunikasikan hal itu ke sejumlah pimpinan perusahaan perbankan.
“Punya bagian mereka minta tolong agar bisa dibangun pojok masjid, itu dari mereka juga BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, kemudian Indomart dan Alfamart, Bank BRI, BNI, Bank NTB punya bagian-bagian dia dan ikut juga membangun,” pungkasnya.(nis)
