LOMBOK – Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah, M. Mayuki angkat bicara terkait utang RSUD Praya sebanyak Rp 23 miliar. Kata Mayuki, dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA – PPAS) APBD Perubahan 2026 dan APBD 2027 direncanakam soal utang bakal diangsur dalam tiga tahapan.
Ditegaskan Mayuki, pada APBD Perubahan 2026 utang tersebut akan dibayar oleh Pemkab sebesar Rp 12 miliar kemudian di APBD murni 2027 dibayar sebesar Rp 8,5 miliar, terakhir pada APBD Perubahan 2027 direncanakan akan dibayar sebesar Rp 2,5 miliar.
“Secara garis besar Banggar DPRD Lombok Tengah dan pemerintah sepakat melunasi utang itu, Insyaallah dalam tiga tahap,” tegasnya kepada Koranlombok.id pada Senin, 31 Agustus 2027.
Disebutkan Mayuki, asal-usul adanya utang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Praya pada era Direktur RSUD Praya, Muzakir Langkir dengan para vendor penyedia obat dan peralatan kesehatan (Alkes) yang belum sempat dibayarkan hingga saat ini.
Alasan utang lama terbayar disebabkan sistem uang yang masuk dan keluar di BLUD RSUD Praya tergantung dari sistem manajemen yang ada karena pengelolaannya secara mandiri.
Kemungkinan mengingat penganggaran RSUD Praya dalam pengadaan obat dan Alkes menggunakan sistem paket, karena jika menggunakan sistem lama terlalu rinci dan rigid per item harga barang didata. Sehingga saat terjadi perubahan harga menjadi kesulitan.
Sementara itu pembayaran obat diinginkan oleh vendor harus sesuai dengan sistem satuan harga (SSH), agar lebih rinci sementara anggaran yang ada juga sulit dibelanjakan karena regulasi dan menjadi sisa lebih pembayaran anggaran (SiLPA) sebesar Rp 2,5 miliar.
“Semua vendor itu tidak mau dibayarkan lewat BLUD karena selama ini bukan dari acuan APBD, kalau soal teknis pembayaran itu kita serahkan kepada pemerintah daerah,” ungkapnya.
Dengan adanya utang ini tentu akan berdampak kepada jalannya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga ia meminta Pemkab fokus melunasi utang.
Sementara itu sejumlah alat seperti CT Scan yang sempat rusak dan menyebabkan pasien sulit menjalani pemeriksaan karena harus ke RS lain, saat ini alat tersebut sudah bisa beroperasi kembali.(nis)
