LOMBOK – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lombok Tengah, Lalu Abdussahid meminta pemerintah kabupaten membuat proposal kepada pemerintah pusat yang sifatnya instruksi presiden (Inpres) di tengah pemotongan anggaran dari pusat ke daerah. Katanya, sejumlah program Presiden Prabowo Subianto bukan merupakan penghalang pembangunan infrastruktur di kabupaten.
Sementara diketahui, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tahun 2026 hanya bisa mengerjakan perbaikan jalan sepanjang 200 meter. Ruas yang dikerjakan Kidang – Bilelando sepanjang 200 meter dengan anggaran sebesar Rp 1 miliar. Menurut dia, idealnya per 1 kilometer untuk jalan hotmix dibutuhkan anggaran Rp 3,5 miliar.
“Dengan catatan intens kita membuat proposal ke pusat mungkin lewat Bapperida untuk disampaikan ke Pemerintah Pusat,” tegasnya, Rabu 4 Februari 2026 .
Ditambahkannya, untuk jalan dengan status milik desa ataupun jalan usaha tani, bisa dibantu melalui anggaran pokok pikiran anggota dewan di masing-masing daerah pemilihan. Termasuk tidak menutup kemungkinan pokir juga bisa digunakan untuk perbaikan jalan kabupaten kendati jumlahnya minim.
Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Lombok Tengah Lalu Rahadian mengatakan untuk menuntaskan sepanjang 200 kilometer jalan yang belum mantab setidaknya butuh anggaran sebesar Rp 700 miliar. Ia akan melihat bagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari dinas yang dia pimpin.
Untuk menjawab keresahan masyarakat soal kondisi infrastruktur jalan saat ini, Rahadian mengatakan hal serupa tidak hanya di satu kecamatan tetapi juga di wilayah lainnya di Kabupaten Lombok Tengah.(nis)
