LOMBOK – Puluhan warga Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenag, Lombok Utara kembali melakukan aksi protes pada, Kamis 21 Mei 2026. Warga kecewa sudah 3 tahun belum pernah menikmati air bersih.
Aksi dilakukan warga dengan membentang spanduk sepanjang 100 meter dengan beragam tulisan. ‘Kami butuh air bersih melalui pipa bawah laut atau tidak sama sekali, Meno Bersatu’.
Koordinator lapangan aksi Meno, Masrun menyampaikan perubahan iklim dan tata kelola sumber daya yang buruk telah memicu krisis air bersih dan rusaknya ekosistem di Gili Meno. Katanya, kondisi ini berpotensi genting karena peringatan cuaca global terkait penguatan fenomena El Niño yang berpotensi memperpanjang musim panas dan memicu kekeringan di wilayah kepulauan.
Kata Masrun, selama lebih dari 3 tahun sekitar 267 kepala keluarga atau 1 ribu jiwa di Gili Meno mengalami kekurangan air bersih yang layak. Dampak ini semakin parah karena pengelolaan air diserahkan kepada korporasi yang menggunakan teknologi desalinisasi tanpa pengawasan memadai.
“Persoalan Nusa Tenggara Barat yang paling mengemuka di antaranya adalah krisis air bersih, sebagai imbas dari pengelolaan air bersih yang diserahkan kepada korporasi,” tegasnya dalam rilis resmi diterima Koranlombok.id.
Masrun menyebutkan, kebutuhan air sehari-hari bergantung pada air hujan yang ditampung secara mandiri oleh warga. Kondisi ini menempatkan perempuan pada beban yang semakin berat untuk memastikan pemenuhan air minum, sanitasi, pemenuhan kebutuhan pangan sehat dan ekonomi lokal.
“Para ahli dan lembaga iklim di antaranya WMO, NOAA dan bahkan BRIN telah memperingatkan peluang menguatnya fenomena El Niño dengan potensi menjadi super El Niño pada 2026–2027—yang dapat memperkuat kondisi panas dan kering serta meningkatkan risiko kekeringan di wilayah kepulauan seperti NTB,” sebutnya.
Dibeberkannya, prediksi El Nino membuat keterbatasan pasokan air di Gili Meno semakin mendesak dan berpotensi memperburuk krisis kemanusiaan dan ekonomi lokal jika tidak segera ditangani.
“Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah wilayah kepulauan yang terdiri dari 401 pulau kecil, dengan dua pulau utama yaitu Lombok dan Sumbawa. Karakteristik biofisiknya berbeda dengan pulau besar lain di Indonesia. Sungai-sungai di NTB relatif pendek sehingga aliran air cepat menuju laut, sementara ekosistemnya yang didominasi savana memiliki tingkat kerentanan tinggi. Gangguan kecil terhadap bentang alam dapat memicu dampak besar bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat,” tuturnya.
Ditambahkan Masrun, kerentanan ini semakin nyata di Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang khususnya di Gili Meno dan Gili Trawangan yang merupakan bagian dari gugusan Gili Tramena. Kawasan yang dikenal sebagai destinasi wisata unggulan dengan keindahan laut dan terumbu karang ini, namun kini berhadapan dengan krisis multidimensi.
“Berbagai upaya telah dilakukan warga sejak 2023, termasuk advokasi, aksi, dan dialog dengan pemerintah. Dukungan juga datang dari berbagai pihak, termasuk rekomendasi pejabat pemerintah pusat dan daerah. Salah satu solusi yang disepakati adalah pembangunan sistem distribusi air bersih melalui pipa bawah laut dari Pulau Lombok. DPRD Lombok Utara melalui berita acara audiensi pada 14 November 2024 juga telah mendorong percepatan solusi ini.
Akan tetapi, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara tetap memilih skema pengelolaan oleh korporasi, yaitu PT Tiara Cipta Nirwana (TCN). Aktivitas perusahaan ini, khususnya melalui teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO), justru menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan pesisir. Pembuangan limbah telah merusak ekosistem terumbu karang, termasuk lokasi wisata terumbu karang langka blue coral yang menjadi daya tarik utama Gili Indah. Pemerintah daerah justru menghasilkan kebijakan yang berlawanan dengan perlindungan ekosistem laut, dan sekaligus mengancam Desa Gili Indah yang selama ini menjadi sumber PAD KLU terbesar hingga 70 persen setiap tahunnya,” bebernya.
Ia menyebutkan, kerusakan terumbu karang tercatat mencapai panjang 1,6 kilometer dan lebar 200 meter. Investigasi Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang menemukan bahwa limbah tersebut mencemari perairan dan mengancam keanekaragaman hayati laut. Meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memerintahkan penghentian operasi serta mencabut izin pemanfaatan ruang laut PT TCN pada awal 2024, aktivitas perusahaan dilaporkan masih berlangsung.
“Harapan kami bertumpu pada doa-doa yang dipanjatkan kepada Yang Maha Esa oleh setiap orang untuk keluarganya, setiap istri, ibu untuk suami dan anak-anaknya agar tidak kekurangan air bersih dalam menjalankan dan memenuhi ekonomi keluarga maupun kebutuhan sehari-hari. Kami sangat menyayangkan dan kecewa atas sikap Pemerintah Lombok Utara yang menyerahkan tatakelola hak dasar yakni air bersih kepada Korporasi yang bernama TCN. Ini bertentangan dengan semangat konstitusi RI yang mendorong kesejahteraan rakyat,” kata Masrun.(red)
