LOMBOK — Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah Alfa Dera menekankan pentingnya keterbukaan penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan negara. Termasuk proyek pembangunan gedung koperasi desa merah putih (KDMP). Maka dari itu, kejaksaan meminta agar memasang papan informasi kegiatan sebagai bentuk transparansi kepada publik.
“Kami mengingatkan kepada seluruh pembangunan yang bersumber dari keuangan negara agar transparan saja, pasang planknya, berapa nilainya, apa saja kegiatannya biar seluruhnya bisa mengawasi,” tegasnya saat dikonfirmasi Koranlombok.id, Selasa 26 Mei 2026.
Menurut Kasi Intelijen, keterbukaan informasi menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya fitnah maupun informasi simpang siur di tengah masyarakat.
“Jangan usah takut kepada transparansi. Informasi simpang siur dan fitnah itu muncul ketika tidak transparan,” ujarnya.
Dia mengimbau pemerintah desa dan pihak terkait agar tidak menutup diri terhadap media maupun masyarakat dalam penyampaian informasi publik.
“Jangan ragu-ragu untuk mempublikasikan apa yang dikerjakan. Kemudian juga jangan alergi terhadap teman-teman media,” katanya.
Katanya, sepanjang informasi yang diminta merupakan informasi publik, maka tidak ada alasan untuk menutupinya.
Terkait potensi penyimpangan anggaran, Alfa Dera mengaku hingga saat ini belum ditemukan indikasi penyalahgunaan dana dalam pelaksanaan program KDMP. Meski demikian, upaya pencegahan tetap menjadi prioritas utama.
Sementara bagi desa yang mengalami kendala lahan, kejaksaan meminta agar persoalan tersebut segera dikoordinasikan dengan Dinas Koperasi serta memanfaatkan layanan pendampingan hukum dari kejaksaan.
“Manfaatkan elemen pendampingan dari Kejaksaan. Jangan takut untuk bertanya, gratis,” katanya tegas.
Alfa Dera menyebutkan, langkah pengawasan juga merupakan tindak lanjut dari arahan Kejaksaan Agung (Kejagung) agar institusi kejaksaan turut mengambil peran dalam mendukung keberlangsungan program nasional.
“Sebagaimana arahan dari Kejaksaan Agung, perannya harus mendukung terkait dengan Koperasi Merah Putih,” terangnya.
Selain itu, Kejari Lombok Tengah membuka ruang pendampingan hukum melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Pendampingan itu dapat dimanfaatkan pemerintah desa maupun instansi terkait apabila mengalami hambatan dalam proses pelaksanaan program.
“Langkah yang dilakukan untuk di Lombok Tengah ini kami ada pendampingan hukumnya, salah satunya melalui Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara),” katanya.
Pihak kejaksaan juga menyediakan instrumen hukum seperti pendapat hukum, legal audit, hingga legal opinion guna membantu pemerintah desa dan dinas terkait dalam memastikan seluruh tahapan program berjalan sesuai aturan.
“Apabila terkendala teman-teman kepala desa ataupun dari dinas, dapat menggunakan instrumen dari Datun, salah satunya pendapat hukum, legal audit, ataupun legal opini,” ujarnya.
Terkait aspek pengawasan, Alfa Dera menjelaskan pentingnya pemanfaatan aplikasi Jaga Desa sebagai sarana monitoring digital terhadap pelaksanaan koperasi merah putih di tingkat desa.
Kasi Intel menambahkan, Kejari Lombok Tengah juga menyatakan akan memperkuat koordinasi dengan Kodim dan Dinas Koperasi, khususnya terkait persoalan pengadaan lahan, peralihan lahan, hingga proses pembangunan fasilitas koperasi.
“Kami segera berkoordinasi dengan teman-teman Kodim dan Dinas Koperasi mengenai apa yang menjadi hambatan dalam pengadaan lahan,” pungkasnya.(hil)
