LOMBOK – Juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Lombok Tengah, Ahmad Supli mengaku miris melihat banyak pejabat tersandung kasus hukum. Padahal, Kabupaten Lombok Tengah 14 kali meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB.
Kata Supli, soal predikat WTP dirinya sangat mengapresiasi namun di balik itu telah ada setidaknya empat pejabat yang tersandung kasus korupsi, terbaru satu lagi sedang diselidiki kaitannya dengan dugaan retribusi parkir yang tidak dibayarkan kepada kas negara.
“Ada minimal empat OPD berurusan dengan aparat penegak hukum, ada yang sudah masuk dan ada yang masih proses dan ada satu OPD lagi yang konon tidak menyerahkan retribusi parkir sesuai dengan hitungan, khawatir saya kalau ini tidak diselesaikan akan menambah panjang dereta antrean rekan kita masuk ke arena itu (penjara, red),” ungkapnya dalam sidang paripurna, Senin 15 Juni 2026.
Supli menyampaikan, fraksi PKS berkali – kali meminta agar segera diselesaikan agar tidak ada lagi pejabat dan ASN yang terseret kasus hukum serta setiap OPD bekerja dengan sungguh – sungguh. Padahal Kabupaten Lombok Tengah telah sering sekali mendapatkan predikat WTP.
“Segera selesaikan, kerja yang benar, kerja yang bagus, kerja yang tertata sehingga tidak ada jalan orang lain atau pihak lain menyalahkan kita, maka oleh karena itu pada kesempatan yang mulia ini kami untuk kesekian kali meminta untuk Pemda melakukan penataan yang bagus dan komunikasi yang bagus atas pengelolaan keuangan yang ada di Lombok Tengah ini,” pintanya.
Sementara, Kejaksaan Negeri Lombok Tngah mencatat retribusi yang harus masuk ke kas daerah sebesar Rp 1,5 miliar dan seharusnya lebih dari itu yang disetorkan ke kas daerah.
Supli juga merasa aneh karena pihak Kejaksaan akhir – akhir ini baru melakukan sinkronisasi data bersama OPD terkait pengadaan barang dan jasa (PBJ), sementara pejabat terkait telah lama pensiun dan hal ini menurutnya menjadi persoalan.
Pihaknya berharap dengan APH, seharusnya setiap kinerja OPD yang bermasalah dituntaskan dahulu oleh Inspektorat selaku pengemban tugas pengawasan internal. Ia menanyakan mengapa masalah tersebut bisa luput dari pantauan Inspektorat dan meminta agar mereka betul – betul melakukan pengawasan dan tidak sekadar hanya mengejar predikat WTP.
“Kami mohon kepada Bapak Bupati yang terhormat, mohon – mohon agar penataan keuangan, pengelolaan keuangan, pengelolaan kegiatan harus lebih tertata. Forkopimda harus melakukan komunikasi sehingga Kabupaten Lombok Tengah menjadi daerah yang aman dan nyaman,” pungkasnya.(nis)
