LOMBOK – Serapan APBD tahun 2026 masih rendah. Atas kondisi ini, Ketua DPRD Lombok Tengah, Lalu Ramdan mendorong pemerintah kabupaten agar segera mengeksekusi program kerja pada tahun ini.
Sementara itu pada rapat dengar pendapat mendatang dirinya akan mempertanyakan lebih lanjut alasan tidak terserapnya APBD secara maksimal sampai dengan pertengahanan 2026.
“Selesai ini kami akan rapat bersama Badan Anggaran membahas Ranperda pertanggungjawaban APBD 2025, di sana nanti kita juga akan kita tanyakan apa saja sih penyebab kelambatan eksekusi program – program yang sudah disepakati pada 2026 ini,” tegasnya kepada media, Rabu 17 Juni 2026.
Kata Ramdan, setiap kali DPRD melakukan penyusunan APBD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pihaknya selalu menekankan agar anggaran bisa lebih cepat terserap.
“Sejak dari dua atau tiga periode lalu DPRD selalu memberikan dorongan agar serapan anggaran ini dipercepat, sehingga dampak dan manfaatnya cepat dirasakan oleh masyarakat,” kata Ramdan.
Karena serapan anggaran yang masih minim menjadi alasan pemerintah pusat melakukan pemotongan anggaran transfer pusat ke daerah, selain itu sering sekali diungkapkan oleh perwakilan pusat saat rapat koordinasi nasional dan hal serupa dialami juga oleh daerah lain selain Lombok Tengah.
“Di kala kita Rakornas dulu ini teguran dari pusat terhadap pemerintah daerah yang serapan anggarannya lambat,” bebernya.
Diketahui serapan APBD Lombok Tengah hingga bulan Mei 2026 berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Lombok Tengah baru 23,63 persen atau setara dengan Rp 586 miliar dari total APBD Rp 2,482 triliun pada tahun 2026.
Karenanya, sejumlah pembangunan menjadi terlambat yang rata – rata pada pos pengadaan barang dan jasa (BPJ), selain itu pembangunan sejumlah infrastruktur juga terimbas seperti perbaikan Puskesmas Langko dan Puskesmas Aik Darek. Maka, kata Ramdan, pihaknya akan menanyakan detail hal ini kepada pemerintah.
“Ya semua terdampak, termasuk misalnya juga bantuan kepada kelompok ternak dan kelompok tani, kalau cepat dieksekusi pemanfaatannya lebih cepat bisa dirasakan,” yakinnya.
Sementara itu pembahasan perencanaan dan usulan antara DPRD dan Pemda tentu telah selesai semua disepakati dalam sidang paripurna bahkan tidak ada masalah tertentu yang dihadapi, menurutnya sekarang hanya bagaimana diproses eksekusinya saja agar berjalan dengan baik, sementara pihaknya melakukan pengawasan penggunaan anggaran.(nis)
