LOMBOK – Wakil Bupati Lombok Tengah, Muhammad Nursiah akhirnya buka suara terkait rencana pemerintah kabupaten akan kembali tarik utang baru kepada PT Sarana Multi Infrasturktur (SMI), perusahaan milik negara. Rencananya, pemerintah kabupaten akan mengajukan pinjaman sebesar 200 miliar. Tapi ini masih dikaji oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dari hasil pinjaman ini nanti, bakal dihajatkan untuk kebutuhan memperbaiki kondisi jalan dan infrastruktur lainnya yang dikeluhkan oleh masyarakat selama ini. Tapi diketahui, sampai saat ini Pemkab Lombok Tengah masih memiliki sisa utang di PT SMI sebesar Rp 113 miliar, dan masih diangsur selama 4 tahun.
“Saya meminta pak Sekda dan TAPD untuk melakukan kajian soal pengajuan hutang tersebut dengan melihat potensi APBD untuk membayar angsuran hutang lebih cepat dua tahun,” ungkapnya kepada media, Rabu 1 Juli 2026.
Soal rencana pinjaman baru, nanti tergantung juga berapa nominal yang akan disetujui. Sebab, prosedural pengajuan pinjaman kepada PT SMI ditelaah dan harus disetujui oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.
“Nanti berapa pinjaman berdasarkan hitungan nanti, berapa persen kita mampu berapa ruas jalan dibutuhkan anggaran,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Tengah, Taufikurahman Pua Note menyampaikan jika sisa pembayaran pinjaman kepada PT SMI tinggal Rp 113 miliar dari realisasi Rp 187 miliar melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Sementara itu batas waktu pembayaran angsuran pinjaman bulan Mei 2029.
Nantinya tujuan dana pinjaman untuk melakukan percepatan pembenahan infrastruktur jalan, kendati kemantapan jalan di Lombok Tengah sebesar 75 persen dan diklaim telah atas rata – rata Provinsi NTB yakni, 71 persen.
“Polanya ada dua kita selesaikan dulu hutang yang sisa ini atau kita seperti kompensasi karena ada hutang baru. Tapi ada skema baru yang menarik kita pembayarannya dari dana bagi hasil yang belum terbayar,” terangnya, Kamis 25 Juni 2026.
Sementara itu munculnya rencana pinjaman Rp 200 miliar karena ada batasan dalam masa jabatan kepala daerah dan banyak rekomendasi yang lebih ditujukan kepada arah sarana dan prasarana peningkatan PAD.
Sedangkan dengan adanya pemotongan transfer pusat ke daerah (TKD), program pembiayan dari Pemerintah Pusat lainnya berdampak terhadap perbaikan dan perawatan infrastruktur di Lombok Tengah yang berkurang.
“Spesifik grant kita juga itu earmark berkurang, DAK (Dana Alokasi Khusus) yang hilang kemarin juga mempengaruhi kemampuan Pemda melakukan perawatan jalan,” tegasnya.(nis)
