Warga Deklarasi Menolak Pembangunan Pusat Terminal Penerbangan Pesawat Air

oleh -661 Dilihat
FOTO HILMI JURNALIS KORANLOMBOK.ID/ Nelayan bersama warga lingkar Bendungan Batujai saat berkumpul menyampaikan penolakan pembangunan pusat terminal penerbangan pesawat air, Rabu 1 Juli 2026.

 

 

LOMBOK – Warga lingkar Bendungan Batujai, Lombok Tengah Rabu sore, 1 Juli 2026 menunjukkan penolakan keras terhadap rencana pembangunan pusat terminal penerbangan pesawat air khusus pariwisata. Belasan nelayan ini mendeklarasi menolak pembangunan oleh investor PT. Abadi Mega Angkutan Nusantara (AMAN) di Bendungan Batujai.

“Kami bersama nelayan lain menolak ada pembangunan, jangan sampai mata pencaharian kami semua terdampak. Sosialisasinya juga tidak ada sama sekali. Jadi kami bersama masyarakat tidak tahu apa tujuan pemerintah,” tegas Ketua Nelayan Pade Genem, Beni Kuspandi kepada media di Bendungan Batujai.

Baca Juga  Tepis Isu Miring, Pathul: Penutupan Alfamart Murni Tegakkan Perda

Beni mengklaim, lebih dari tujuh dusun warga lingkar bendungan menolak rencana pembangunan ini.

“Kami secara tegas meminta pemerintah untuk turun dan melakukan sosialisasi kepada kami, khususnya masyarakat lingkar Bendungan Batujai. Ini tidak pernah ada sosialisasi sama sekali,” tegasnya.

 

Katanya, jika seaplane tetap dibangun warga bahkan nelayan khawatir masyarakat akan kehilangan satu-satunya mata pencaharian mereka.

“Kalau bendungan ini diambil alih, lalu istri dan anak saya mau makan apa?” tanyanya.

Baca Juga  Dewan Akan Cek Jalan Bypass BIL – Mandalika yang Rusak

 

Disinggung warga lainnya, Akbar Tanjung. Ia mengaku jika belum lama ini pihak balai wilayah sungai (BWS) telah mengambil data kartu nelayan lingkar Bendungan Batujai. Sampai sekarang pihaknya mempertanyakan apa tujuannya. Apakah ada hubungan dengan pembangunan oleh investor atau seperti apa.

 

“Kartu nelayan warga diambil namun untuk tujuannya kami tidak tahu,” ungkapnya di depan media.

 

Akbar menyebutkan, pengambilan kartu nelayan dilakukan dua bulan lalu. Dimana, pihak BWS tidak menjelaskan secara detail apa tujuan pengambilan kartu tersebut.

Baca Juga  Ribut Soal MBG, Dewan Hamzan Ajak Satgas MBG Provinsi Turun Sidak

“Kekhawatiran kami adalah jika seaplane ini dibangun, maka mata pencaharian warga bisa hilang,” tuturnya.

 

Dia berharap, apabila pemerintah tetap melanjutkan pembangunan hub dan hanggar seaplane, maka harus ada kompensasi bagi masyarakat serta penyediaan lapangan pekerjaan bagi warga yang terdampak.

 

“Kami mohon pemerintah turun dan bersosialisasi kepada masyarakat untuk membahas pembangunan ini serta solusi apa yang akan diberikan nantinya,” pintanya.(hil)

Tentang Penulis: Redaksi Koranlombok

Gambar Gravatar
Koranlombok media online dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Koranlombok selalu menayangkan berita Penting, Unik dan Menarik untuk dibaca.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.