LOMBOK – Usulan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Pelabuhan Awang, Desa Mertak dan di Desa Kuta, Kecamatan Pujut mendapat dukungan Ketua Komisi II DPRD Lombok Tengah, Ferdian Elmansyah. Ia mengaku sangat mendukung, saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA – PPAS) hal tersebut juga telah disampaikan.
“Ya kita bersyukur lah apalagi di dua tempat itu menjadi pusat nelayan juga, jadi harapan kita bisa mendongkrak kegiatan nelayan,” katanya kepada media, Senin 20 Juli 2026.
Kata Ferdi, KNMP di Desa Bilelando Sabtu pekan lalu sempat ditinjau oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Wahyu Sakti Trenggono. Di sana sekarang mulai beroperasi pembuatan es batu untuk pembekuan ikan dan cool storage atau tempat penyimpanan ikan dan hasil laut lainnya.
Selain itu, KNMP Desa Bilelando juga tersedia bengkel perahu dan mulai membuka gerai kebutuhan pokok masyarakat lainnya.
Kendati demikian, menurut Ferdi juga perlu dilihat bagaimana evaluasi dan pantauan pengelolaannya kedepan. Nantinya ini bisa menjadi contoh cara pengelolaan KNMP di dua lokasi yang diusulkan jika disetujui, sehingga ada kesiapan dari segi manajemen bisnis.
Soal kendala terkait bahan bakar yang dibutuhkan nelayan, menteri pada kesempatan cerita Ferdi, mengusulkan pembuatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di KNMP Bilelando. Ia sangat mendukung dan berharap hal tersebut benar akan direalisasikan dikarenakan SPBN yang ada di Pelabuhan Awang saat ini juga telah lama tidak dioperasikan dan bisa diaktifkan kembali.
“Hampir tidak ada kendala sih katanya, jadi ya kita support karena untuk mendukung kegiatan nelayan dan kita lihat di Bilelando itu juga kita lihat sudah produktif,” yakinnya.(nis)
Komisi II Tekankan Dispar Gencar Lakukan Promosi Destinasi dan Perbaikan Amenitas
LOMBOK – Ketua Komisi II DPRD Lombok Tengah, Ferdian Elmansyah tekankan dua hal yang bisa dijadikan program kerja prioritas oleh Dinas Pariwisata Lombok Tengah.
Kedua program tersebut yakni menggencarkan promosi pariwisata dan perbaikan fasilitas dan infrastruktur di setiap destinasi yang ada termasuk akses menuju lokasi destinasi.
Hal ini disampaikannya setelah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait pembahasan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA – PPAS) pada Senin 20 Juli 2026.
“Kalau bisa Dispar berperan sentral berkoordinasi dengan dinas lain untuk bisa mensupport aksesbilitas di destinasi lain baru perbanyak promosi agar kunjungan wisata meningkat, nanti urusan PAD (Pendapatan Asli Daerah) otomatis bisa meningkatkan didapat dari multiplier effect-nya kan,” ucapnya.
Sementara itu soal butuhnya pelatihan yang diberikan kepada setiap pengelola destinasi dan pemeliharaan serta pemenuhan segala fasilitas dan infrastruktur tersebut, ucapnya bisa saja diusulkan dalam pembahasan bersama DPRD.
Pihaknya justru akan mendukung jika alasan penganggaran masuk akal dan program – program yang diusulkan bisa dikerjakan dengan baik oleh mereka. (nis)
