LOMBOK – Komisi IV DPRD Lombok Tengah menerima aspirasi penolakan merger SMP Negeri 5 Praya Timur dengan SDN 2 Beleka. Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah, M. Mayuki membeberkan hasil pertemuan dengan kepala sekolah dan ketua komite serta Kepala Desa Beleka Lebesane di ruang komisi pada Senin, 31 Agustus 2026.
Kaya Mayuki, mereka menyampaikan kepada DPRD kondisi sarana dan prasarana gedung yang memprihatinkan dan menyebabkan minat calon peserta didik semakin berkurang.
“Pertama pokoknya tidak ada merger, kemudian yang kedua ada perhatian pemerintah berkaitan dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menarik simpati masyarakat untuk menyekolahkan anaknya, paling tidak itu direhab,” ungkapnya kepada Koranlombok.id.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan, nantinya paling tidak ada penataan halaman lingkungan sekolah, kemudian dipisahkan pintu masuknya dengan Gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Beleka Lebesane yang telah dibangun, serta dibuatkan tembok keliling agar terpisah dengan areal persawahan milik warga sekitar.
Selain itu mereka juga meminta kejelasan program revitalisasi yang sebelumnya SMP Negeri 5 Praya Timur dimasukan sebagai prioritas ketiga bersama 49 sekolah lainnya. Namun saat akan dieksekusi pada tahun anggaran 2026 justru tidak masuk dalam daftar sekolah bersama 16 sekolah lainnya.
“Tidak masuk dalam itu tapi dalam akunnya itu masih ada datanya, karena sistem direvit dari pusat insyaallah nanti akan kita ke Wakil Ketua Komisi X di DPR RI,” bebernya.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Komisi IV akan turun melakukan monitoring dan evaluasi ke SMP Negeri 5 Praya Timur untuk melihat kondisi real bangunan yang ada.
Terkait bangunan Laboratorium IPA yang sebelumnya berdiri diatas lokasi dibangunnya gerai KDMP, nanti akan disesuaikan jika gedung yang ada cukup sebagai sarana pendukung seperti ruang kelas, perpustakaan dan ruang lainnya.
Mayuki prihatin karena dengan semua kondisi sarana dan prasarana ini berdampak pada kualitas, keamanan, kenyamanan, ketentraman dan tujuan pendidikan tidak tercapai untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa.
“Paling tidak kami meminta kepada pemerintah daerah paling tidak memberikan perhatian dari dana apapun bentuknya untuk dari diantara itu yang akan kita lakukan,” tegasnya.
Sementara, Kepala SMP Negeri 5 Praya Timur, Orme Santoso mengaku telah menyampaikan aspirasi para peserta didik terkait hak mereka untuk bisa menikmati fasilitas pendidikan yang layak dan berkeadilan.
Sementara itu pihaknya menerima alasan dari masyarakat soal kondisi bangunan yang rusak, menyebabkan masyarakat memilih menyekolahkan anak mereka ke lembaga pendidikan yang lain.
“Ini yang kita tuntut supaya sekolah bisa segera diperbaiki, supaya layak lah sehingga anak – anak kita nyaman di dalam belajar,” katanya.
Terkait program revitalisasi terakhir ia telah menanyakan kepada Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Lombok Tengah, Lalu Rupawan Joni saat ini diambil alih oleh program bantuan presiden (Banpres) padahal sebelumnya sempat masuk menjadi prioritas ketiga program revitalisasi dan telah telah dipanggil oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Kepala sekolah merasa heran sejumlah sekolah yang masih memiliki gedung layak justru didahulukan mendapatkan program itu. Kata Orme, jangan sampai karena jumlah siswa yang hanya 30 orang menjadi penyebab program tidak didahulukan. Padahal status para siswa adalah anak bangsa yang memiliki hak yang sama.
“Kami merasa masih ragu Banpres ini seperti apa, ada nyata atau tidak nyata Bapres ini kan. Kita khawatir nanti revit gagal juga Banpres gagal sekolah itu tunggu ambruk saja,” katanya kecewa.
Melalui pertemuan dengan Komisi IV tersebut, Orme bersyukur Komisi IV akan melakukan monitoring dan evaluasi melihat kondisi bangunan sekolah yang ada.
Dirinya juga berharap Pemda Lombok Tengah pada APBD Perubahan 2026 ada dana yang belum terpakai oleh Dinas Pendidikan dapat digunakan untuk memperbaiki sejumlah sarana dan prasarana di sekolah yang ia pimpin.
“Supaya ada rupanya itu sekolah bukan sawah,” sentilnya.(nis)
