LOMBOK – Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Lombok Tengah, Ferdian Elmansyah dalam sidang paripurna penyampaian hasil pembahasan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah APBD Perubahan 2026. Namun ia menyampaikan sejumlah rekomendasi dan catatan.
Antara lain, optimisme Pemkab terkait capaian target pendapatan asli daerah (PAD) yang diproyeksikan meningkat sebesar Rp 67,43 miliar lebih, kata Ferdi, ini harus diikuti dengan strategi pencapaian konkret, penguatan kepatuhan wajib pajak, pemutakhiran data perpajakan, dan optimalisasi teknologi informasi oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda).
“Badan Anggaran mengapresiasi upaya peningkatakn target tersebut, namun menekankan bahwa kenaikan target harus diikuti dengan strategi capaian yang konkret, terukur dan berbasis potensi real,” katanya pada Jumat, 25 September 2026.
Selanjutnya, Banggar juga menekankan agar penegakan Perda dan penindakan pelaku usaha dimaksimalkan terkait pajak atau retribusi, serta menindak tegas pelaku usaha yang tidak mematuhi kewajiban perpajakan sesuai aturan perundangan yang berlaku.
Banggar meminta Pemkab melakukan kajian untuk menetapkan target PAD pada setiap objek pajak, penetapan target PAD harus berbasis kajian komprehensif, data riil, pertumbuhan ekonomi, dan tren realisasi, bukan sekadar mengacu pada capaian tahun sebelumnya.
Sementara itu terkait dengan perbaikan dan perawatan infrastruktur jalan, Banggar mendorong perencanaan matang, pelaksanaan tepat waktu, tepat mutu, tepat volume dan tepat sasaran, serta pemeliharaan berkala untuk infrastruktur jalan.
Selain itu pemeliharaan jalan secara berkala perlu menjadi bagian dalam perencanaan infrastruktur sehingga umur kualitas pembangunan dan pelayanan bisa diperpanjang serta penggunaan anggaran daerah bisa bermanfaat bagi masyarakat.
“Pemerintah Daerah perlu menetapkan prioritas penanganan berdasarkan kondisi aktual, tingkat kerusakan, tingkat urgensi, fungsi dan manfaat jalan serta kemampuan daerah,” katanya.
Banggar juga meminta Dinas Pendidikan untuk memanfaatkan akses digital, Banggar menekankan pentingnya inovasi layanan pendidikan dan penyediaan akses digital untuk pemerataan kualitas pendidikan.
Kemudian pihaknya di Banggar juga meminta optimalisasi pelayanan RSUD Praya, penguatan tata kelola pelayanan dan keuangan RSUD Praya sebagai BLUD, serta penyelesaian kewajiban utang atau pihak ketiga secara terukur dan transparan.
Terakhir Banggar meminta percepatan pelaksanaan pekerjaan fisik yang bersumber dari APBD Perubahan 2026 dengan memperhatikan proses tender dengan aturan yang berlaku dengan memperhatikan sisa waktu yang kurang dari tiga bulan dan potensi kendala cuaca tanpa mengorbankan mutu.
“Untuk pekerjaan yang beresiko tidak dapat selesai tepat waktu agar dilakukan evaluasi dan langakh penanganan agar sesuai undang – undang yang berlaku,” pungkasnya. (nis)
