Oleh: Supiandi (Kepala Puat Studi Ekonomi dan Bisnis UNU NTB)
Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak membutuhkan setiap daerah untuk tumbuh dengan cara yang sama. Lombok dan Sumbawa memiliki bentang alam, komoditas, struktur usaha, serta persoalan ekonomi yang berbeda. Justru dari keberagaman itulah kekuatan ekonomi NTB dapat dibangun: pemerintah mengenali apa yang telah dikerjakan masyarakat, menemukan hambatan yang menahan produktivitasnya, kemudian menghadirkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
Pendekatan seperti ini semakin penting ketika melihat struktur ekonomi NTB. Pada Triwulan II-2026, pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB NTB, yakni 21,93 persen. Perekonomian NTB pada periode yang sama tumbuh 7,41 persen secara tahunan. Artinya, di tengah berkembangnya pertambangan, industri, pariwisata, dan sektor jasa, kegiatan ekonomi berbasis sumber daya lokal tetap memiliki posisi penting dalam struktur perekonomian daerah.
Karena itu, pembangunan ekonomi daerah tidak cukup bertumpu pada pertanyaan tentang komoditas apa yang menjadi unggulan. Pertanyaan yang lebih menentukan ialah: apa yang membuat kegiatan usaha masyarakat belum berkembang lebih jauh?
Di satu daerah, jawabannya mungkin terletak pada keterbatasan alat produksi. Di daerah lain, persoalannya justru air, jalan usaha tani, penyimpanan, penanganan pascapanen, kelembagaan, distribusi, atau akses kepada pembeli. Kebijakan menjadi lebih relevan ketika dukungan mengikuti persoalan yang nyata, bukan ketika setiap daerah menerima bentuk intervensi yang seragam.
Dari Potensi Daerah Menuju Kekuatan Ekonomi
Cara pandang tersebut memperoleh tempat dalam arah pembangunan NTB 2025–2029. Salah satu misi pembangunan provinsi adalah membangun ekosistem industri komoditas unggulan sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan menuju industri agromaritim yang berkelanjutan. Pemerintah daerah menempatkan peningkatan produktivitas dan kontribusi industri agromaritim sebagai sasaran pembangunan.
Pilihan kebijakannya penting. Komoditas daerah tidak lagi cukup dilihat sebagai hasil produksi primer. Tantangannya adalah membangun mata rantai ekonomi yang memungkinkan produksi memperoleh nilai tambah lebih besar melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, teknologi tepat guna, penguatan kelembagaan, hilirisasi, dan hubungan dengan pasar.
Dalam hal ini, dokumen perencanaan harus dibaca secara proporsional. Arah kebijakan menunjukkan tujuan yang hendak dicapai pemerintah; hasilnya harus dilihat dari pelaksanaannya di lapangan dan perubahan yang kemudian dialami masyarakat.
Di sinilah pembangunan berbasis kekuatan daerah menemukan maknanya. Pemerintah tidak harus membuat Sembalun menjadi seperti Sumbawa atau Sumbawa menjadi seperti daerah lain. Yang dibutuhkan ialah kemampuan mempertemukan kebijakan pembangunan dengan karakter ekonomi setempat.
Sembalun: Dukungan yang Mendekati Kebutuhan Petani
Salah satu contoh aktual dapat dilihat di Sembalun, Lombok Timur. Bank Indonesia Provinsi NTB (BI NTB) melaporkan dukungan sarana pertanian kepada kelompok tani di Desa Sembalun Lawang dan Sembalun Bumbung melalui Program Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (PI-KEKDA) yang disinergikan dengan Program Desa Berdaya Pemerintah Provinsi NTB.
Kelompok tani bawang putih di Sembalun Lawang menerima hand tractor, cultivator, hand sprayer, mesin pompa air, dan kendaraan roda tiga. Kelompok tani di Sembalun Bumbung menerima hand tractor mini, cultivator, dan hand sprayer. BI NTB menyebut bantuan untuk kedua desa tersebut telah terealisasi.
Yang menarik bukan semata-mata daftar alatnya, melainkan posisi dukungan tersebut dalam kegiatan ekonomi petani. Traktor dan kultivator bersentuhan dengan pengolahan lahan. Pompa air berkaitan dengan kebutuhan budidaya. Alat penyemprot mendukung pemeliharaan tanaman, sedangkan kendaraan dapat menunjang mobilitas kegiatan usaha.
Contoh Sembalun sekaligus memperlihatkan arti kolaborasi. Dukungan tersebut berasal dari BI NTB melalui PI-KEKDA yang disinergikan dengan Desa Berdaya. Pembangunan daerah memang tidak harus dikerjakan satu institusi. Di sinilah pemerintah mengambil peran strategis, yakni membaca kebutuhan daerah, mempertemukan sumber daya antarlembaga, lalu mengarahkan dukungan pada hambatan yang paling menentukan produktivitas masyarakat.
Tantangan berikutnya adalah memastikan alat yang telah tersedia benar-benar bekerja untuk petani. Keberhasilan pada akhirnya perlu terlihat dari pemanfaatannya: apakah pekerjaan menjadi lebih efisien, biaya usaha dapat ditekan, produktivitas membaik, kualitas hasil meningkat, dan pendapatan petani berkembang.
Dengan demikian, bantuan bukan titik akhir kebijakan. Bantuan adalah salah satu instrumen untuk memperkuat kegiatan produktif masyarakat.
Sumbawa: Membangun Rantai Usaha dari Hulu ke Hilir
Kabupaten Sumbawa memberikan pelajaran lain. Program Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Wilayah Dataran Tinggi atau The Development of Integrated Farming System in Upland Areas (UPLAND) untuk pengembangan bawang merah berlangsung pada periode 2021–2026. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan mencatat total alokasi hibah sebesar Rp105,76 miliar. Realisasi hibah mencapai Rp70,52 miliar hingga 2024 dan meningkat menjadi Rp85,49 miliar pada 2025. Pada periode 2021–2024, program menjangkau 18 kecamatan, 41 desa, 95 kelompok tani dengan 1.339 petani anggota, serta lahan seluas 853 hektare.
Angka tersebut menunjukkan besarnya cakupan program. Tetapi bagian yang lebih penting bagi pembangunan daerah adalah desain intervensinya.
UPLAND tidak berhenti pada pemberian benih, pupuk organik, traktor tangan, kultivator, dan alat semprot. Dukungan bergerak ke kebutuhan air, jalan usaha tani, transportasi hasil panen, gudang, fasilitas penanganan hasil, timbangan digital, hingga penguatan kelompok usaha.
Pendekatan seperti ini memperlihatkan pertanian sebagai sebuah rantai ekonomi. Petani tidak hanya membutuhkan kemampuan menanam. Setelah produksi meningkat, hasil harus ditangani, disimpan, diangkut, dipasarkan, dan dipertemukan dengan pembeli.
Konteks programnya juga harus ditempatkan dengan tepat. UPLAND telah berjalan sejak 2021 melalui skema yang melibatkan pemerintah pusat dan pembiayaan pembangunan internasional. Relevansinya bagi kebijakan pembangunan NTB sekarang terletak pada bagaimana fasilitas, pengalaman, dan kelembagaan yang telah terbentuk dapat dihubungkan dengan agenda pengembangan industri agromaritim daerah.
Pemerintah tidak harus memulai semuanya dari nol. Pembangunan juga berarti menghubungkan apa yang sudah tersedia, memperkuat yang telah berjalan, dan menutup bagian rantai ekonomi yang masih lemah.
Kebutuhan Berbeda, Dukungan Berbeda
Sembalun dan Sumbawa memberikan satu pelajaran yang sama melalui bentuk dukungan yang berbeda. Di Sembalun, contoh yang terlihat adalah dukungan sarana yang dekat dengan aktivitas produksi kelompok tani. Di Sumbawa, intervensinya menjangkau mata rantai yang lebih panjang, dari budidaya, air dan jalan usaha tani hingga transportasi, penyimpanan, penanganan hasil, dan kelembagaan usaha.
Perbedaan tersebut bukan kelemahan kebijakan pembangunan berbasis daerah. Justru di situlah logikanya.
Tidak semua persoalan membutuhkan jawaban yang sama. Bila hambatan petani berada pada pengolahan lahan, mekanisasi dapat menjadi bagian dari solusi. Bila produksi telah tersedia tetapi kualitas menurun setelah panen atau hasil sulit mencapai pembeli, penambahan alat produksi saja tidak cukup. Intervensi perlu bergerak ke pascapanen, logistik, kelembagaan, dan pasar.
Dengan cara demikian, kebijakan tidak berhenti pada pembagian bantuan, melainkan bergerak menuju penyelesaian hambatan ekonomi.
Inilah substansi pembangunan berbasis kekuatan daerah: bukan menyeragamkan potensi, tetapi memperkuat kemampuan setiap daerah untuk mengembangkan potensi yang paling relevan bagi masyarakatnya.
Dari Penyaluran Menuju Manfaat
Tahap berikutnya bahkan lebih penting. Pemerintah dan mitra pembangunan perlu memastikan setiap dukungan menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan dan diukur.
Traktor yang dibagikan, jalan usaha tani yang dibangun, gudang yang tersedia, pompa yang dipasang, atau anggaran yang direalisasikan merupakan bukti pelaksanaan. Tetapi manfaat ekonomi baru terlihat ketika sarana tersebut digunakan dan memperbaiki kinerja usaha masyarakat.
Karena itu, ukuran keberhasilan perlu bergerak dari pertanyaan “berapa unit yang disalurkan?” menuju “apa yang berubah setelah bantuan digunakan?”
Untuk pertanian, jawabannya dapat dicari melalui produktivitas per hektare, biaya produksi, kualitas hasil, kehilangan pascapanen, nilai penjualan, akses terhadap pembeli, hingga pendapatan bersih petani. Untuk fasilitas bersama, ukuran keberhasilan juga mencakup tingkat pemanfaatan, pemeliharaan, keterjangkauan bagi kelompok sasaran, dan keberlanjutan setelah program berakhir.
Pendekatan tersebut justru memperkuat kebijakan pemerintah. Program yang dapat menunjukkan manfaat konkret akan memiliki dasar yang lebih kuat untuk dilanjutkan, diperluas, atau direplikasi. Sebaliknya, program yang belum menghasilkan perubahan dapat diperbaiki sebelum anggaran dan dukungan berikutnya diberikan.
Kolaborasi sebagai Cara Kerja Pembangunan
Pemerintah provinsi mempunyai arah pembangunan. Pemerintah kabupaten dan desa memahami kondisi wilayah. Kementerian membawa program sektoral dan pembiayaan. Bank Indonesia memiliki instrumen pengembangan ekonomi daerah. Lembaga keuangan menyediakan akses pembiayaan. Kelompok tani mengetahui persoalan produksi. Dunia usaha memahami kebutuhan pasar.
Di titk inilah seluruh kekuatan tersebut bekerja dalam arah yang sama.
RPJMD NTB sendiri menempatkan kepemimpinan kolaboratif antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagai bagian dari agenda pembangunan daerah. Dalam praktiknya, kolaborasi menjadi berarti ketika satu program tidak mengulangi program lain, melainkan mengisi mata rantai yang belum tertangani.
Jika satu lembaga menyediakan sarana produksi, dukungan berikutnya dapat diarahkan pada pascapanen. Jika produksi sudah meningkat, kebijakan dapat bergerak menuju pengolahan dan pasar. Jika pasar tersedia tetapi kapasitas petani belum memenuhi permintaan, pendampingan kembali diarahkan pada produktivitas dan kualitas.
Dengan pola demikian, pemerintah berfungsi bukan hanya sebagai pemberi bantuan, tetapi sebagai penghubung ekosistem ekonomi daerah.
Banyak Kekuatan, Satu Ekonomi NTB
Sembalun dan Sumbawa tentu belum menggambarkan seluruh keragaman ekonomi NTB. Keduanya bahkan sama-sama berasal dari hortikultura. NTB masih memiliki peternakan, perikanan, kelautan, pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, industri pengolahan, dan berbagai kegiatan produktif lainnya dengan karakter yang berbeda.
Namun, dua contoh tersebut cukup untuk menunjukkan satu prinsip pembangunan yang penting: kekuatan ekonomi daerah tumbuh lebih baik ketika kebijakan berangkat dari kegiatan nyata masyarakat dan diarahkan pada hambatan yang benar-benar mereka hadapi.
Tantangan pemerintah berikutnya adalah menjaga konsistensi pendekatan tersebut: memetakan kebutuhan sebelum menentukan intervensi, memastikan sarana yang tersedia benar-benar digunakan, menghubungkan produksi dengan pengolahan dan pasar, memperkuat kelembagaan pelaku usaha, serta menyiapkan ukuran hasil sejak awal.
Dengan demikian, pembangunan semakin dekat dengan kehidupan masyarakat. Usaha menjadi lebih produktif, pasar yang semakin terbuka, nilai tambah yang meningkat, dan pendapatan yang membaik.
NTB mampu tumbuh dengan bertumpu pada keragaman kekuatan ekonomi setiap daerah. Sembalun berkembang dari kekuatan hortikulturanya, Sumbawa dari komoditas dan rantai usaha yang telah dibangun masyarakatnya, sementara daerah lain memiliki kekuatan yang berbeda. Tugas pemerintah adalah memastikan kekuatan-kekuatan tersebut memperoleh dukungan yang sesuai: mengenali hambatan, mempertemukan sumber daya, menghubungkan produksi dengan pasar, serta mengukur manfaatnya bagi masyarakat.
Pembangunan daerah pada akhirnya adalah memperkuat keunggulan masing-masing dan menghubungkannya menjadi satu kekuatan ekonomi NTB.
