LOMBOK – Dalam sidang paripurna penyampaian pandandangan terkait nota keuangan dan rancangan paraturan daerah (Ranperda) APBD 2027, Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Naib Daud Muhsin menyampaian pandangan terkait porsi anggaran belanja daerah yang masih tinggi. Selain itu pihaknya menggarisbawahi catatan dalam belanja daerah yang menyebutkan bahwa akan diprioritaskan untuk penggajian dan operasional pemerintah.
“Tentu kita tidak ingin APBD habis hanya untuk membiayai kebutuhan internal birokrasi, sementara ruang untuk belanja pembangunan masyarakat semakin menipis, untuk itu mohon disajikan rincian perbandingan antara belanja operasional rutin birokrasi dengan belanja yang menghasilkan langsung bagi masyarakat,” ungkapnya pada sidang paripurna, Senin 19 Oktober 2026.
Sambung Najib terhadap alokasi belanja daerah yang terfokus pada beberapa sasaran strategis, Fraksi PPP mendukung hal tersebut namun alangkah baiknya berfokus juga terhadap pembangunan Infrastruktur karena salah satu kebutuhan nyata yang dirasakan masyarakat.
“Jalan yang baik, jaringan yang memadai dan irigasi yang berfungsi dengan baik akan memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, pertanian, pendidikan, kesehatan serta mobilitas masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, pihaknya juga meminta penjelasan Pemda secara rinci berapa estimasi yang berasal dari target pendapatan, efisiensi belanja tender maupun belanja pegawai pada struktur rancangan APBD tahun anggaran 2027. Hal tersebut karena sebelumnya Fraksi PPP mencermati kondii struktur APBD 2027 dikatakan dalam posisi berimbang.
“Mencermati penjelasan saudara Bupati Lombok Tengah pada Sidang Paripurna yang lalu terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD Tahun 2027, Fraksi PPP mengapresiasi komitmen dan capaian-capaian Pemerintah Daerah dalam mewujudkan sinergi membangun Lombok Tengah yang lebih maju dan berdaya saing, namun perlu pembahasan selanjutnya, agar rancangan APBD nantinya tidak hanya berfungsi sebagai instrument administratif, tetapi juga menjadi alat untuk memperkuat regulasi dan pelayanan publik secara berkelanjutan,” katanya.
Di tempat yang sama pasca sidang paripurna, Wakil Bupati Lombok Tengah M. Nursiah mengatakan dalam penentuan anggaran belanja daerah sebelumnya telah ditentukan dan dianalisa oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama masing – masing Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) berdasarkan porsi yang dibutuhkan.
Lebih lanjut, kata Wabup, sah saja DPRD menilai mengkaji dan mentelaah terkait pos anggaran tersebut maka nanti pihaknya juga akan menjabarkan secara detail pada pertemuan selanjutnya dengan Badan Anggaran (Banggar) dan TAPD.
“Sepanjang yang sudah kita sampaikan ke DPRD ada dialog, diskusi dan pembahasan tentu disitu kita lihat prioritas yang sangat mendesak,” katanya.
Pos anggaran tersebut diketahui untuk pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang saat ini dianggarkan dari APBD sebesar Rp 1,2 Trilliun. Sementara itu pada tahun 2027 ucap Wabup jumlah anggaran ada peningkatan sedikit.
“Kayaknya juga bisa jadi berkurang melihat ada pegawai yang juga pensiun,” pungkasnya.(nis)
