LOMBOK – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta bersama AJI Mataram sukses menggelar Diskusi Publik dan Pemutaran Film ‘Di Balik Ilusi Tembakau’ di Aula Prof. Zainal Asikin Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Mataram (Unram) Kamis, 29 Oktober 2026.
Menghadirkan narasumber Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB Dr H Ahsanul Khalik SSos MH, Produser Eksekutif Film ‘Di Balik Ilusi Tembakau’ Irsyan Hasyim Inding sekaligus ketua AJI Jakarta, Akademisi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Unram dr. Marisa Syavitri Dilaga MPH dan perwakilan petani tembakau perempuan serta anggota AGRA NTB, Sri Rinjani.
Dipandu moderator Diki Wahyudi Pemred media Koran Lombok diskusi film ilusi tembakau menyoroti beragam perspektif kritis dari sudut pandang yang jarang dibicarakan publik selama ini.
Sebanyak 70 peserta terdiri dari mahasiswa, jaringan organisasi masyarakat sipil, jurnalis, akademisi, OPD dan praktisi berpetualang menelusuri ketajaman reportase dan sinematik dari karya jurnalistik film dokumenter ilusi tembakau.
Film persembahan AJI Jakarta ini berdurasi 47 menit mengajak penonton menelusuri bagaimana berbagai kepentingan bekerja membentuk narasi tentang tembakau, meneropong dari hulu ke hilir rantai pasok tembakau yang menyengsarakan petani serta berupaya memberikan solusi dari produk industri rokok yang berdampak pada kesehatan dan permasalahan sosial.
Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta yang juga produser film dokumenter Dibalik Ilusi Tembakau menyampaikan temuan bahwa petani dan buruh tembakau belum merasakan kesejahteraan meskipun nilai ekonomi komoditas tersebut terus bertumbuh.
Film ini selesai diproduksi setelah proses reportase yang panjang, dari pengambilan gambar di lapangan, hingga pengeditan dilakukan selama enam sampai sembilan bulan.
“Kami tidak menafikan ada petani dan buruh tembakau yang hidup di sektor ini. Tetapi fakta di lapangan menunjukkan mereka tidak mendapatkan manfaat secara layak,” kata Irsyan.
Ia menyampaikan temuan di Kelaten, Temanggung, bahwa masalah yang dihadapi petani ini berlangsung turun‑temurun dan belum terselesaikan.
Petani tetap bertahan karena terjebak dalam lingkaran setan ekonomi. Keuntungan lebih banyak diterima oleh kelompok pengepul dan pedagang tingkat menengah.
“Kami menyebutnya ilusi, karena persepsi umum bahwa tembakau membawa kesejahteraan belum sesuai dengan kenyataan yang kami rekam,” jelas Irsyan.
Irsyan menegaskan pembuatan film ilusi tembakau merupakan tanggung jawab moral untuk mengedukasi publik dan mendorong negara hadir memberikan pendampingan serta solusi yang nyata bagi petani.
Perwakilan petani tembakau perempuan sekaligus aktivis AGRA‑NTB yang mengorganisir di akar rumput, Sri Rinjani, memaparkan berbagai tantangan struktural yang dihadapi petani tembakau di wilayah Lombok.
Menurut Sri Rinjani, petani tembakau berada dalam posisi rentan akibat fluktuasi harga komoditas yang tidak menentu serta belum adanya jaminan perlindungan sosial dari pemerintah. Masalah semakin bertambah dengan biaya sewa lahan yang terus meningkat: di wilayah Suela sewa 80 are mencapai Rp 20 juta per tahun, sedangkan di Jerowaru 30 are mencapai Rp 10 juta per tahun.
Banyak petani kecil hanya menguasai lahan kurang dari 30 are dan bergantung pada sewa tanah.
“Banyak petani bermitra dengan perusahaan maupun gudang, dengan syarat harus menjaminkan BPKB atau sertifikat tanah. Jika tidak mampu membayar hutang, jaminan bisa ditahan pihak mitra,” jelasnya.
Selain persoalan lahan dan keuangan, petani tembakau sangat rentan terhadap dampak krisis iklim.
Tembakau sensitif terhadap curah hujan tinggi yang membuat daun busuk, maupun kemarau ekstrem yang membuat tanaman layu.
Pada tahun 2023, banyak tanaman tembakau di NTB rusak akibat banjir. Berbeda dengan komoditas lain yang memiliki skema perlindungan, petani tembakau menanggung seluruh risiko gagal panen secara mandiri tanpa asuransi pertanian atau ganti rugi dari negara.
Ia juga menyoroti ketimpangan gender di sektor tembakau: perempuan lebih banyak melakukan pekerjaan pembersihan rumput, penanaman, dan panen dengan upah lebih rendah, yaitu Rp 40.000‑Rp 45.000 per setengah hari, dibanding laki‑laki yang menerima Rp 50.000 untuk durasi kerja sama. Perempuan juga masih memikul beban ganda pekerjaan ladang dan tugas rumah tangga.
Sri Rinjani menjelaskan hasil panen tembakau tidak jauh berbeda dengan komoditas pangan seperti jagung dan padi, namun petani tetap memilih menanam tembakau karena harapan harga tinggi di masa depan.
“Iya, meskipun hal itu membuat mereka terus berutang setiap musim tanam,” ucap Sri.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi petani tembakau di wilayah Lombok yang kerap terjebak lingkaran utang sejak awal masa tanam hingga panen.
“Selama ini mulai dari tanam saja, mereka sudah cari utang. Di Lombok begitu kan? Mereka cari utang. Begitu kemudian tembakau‑nya mulai besar, bermasalah dengan pupuknya. Begitu mau panen datang musim hujan, mati,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa harga pupuk yang mahal memperberat beban petani, sementara risiko kerusakan tanaman akibat perubahan cuaca sulit diprediksi.
Menurutnya, pemerintah daerah sudah memberikan perhatian khusus terhadap persoalan ini, namun masih memerlukan komunikasi intensif dengan pemerintah kabupaten‑kota. Di sisi lain, kendala utama yang dihadapi daerah adalah belum jelasnya kewenangan tata kelola pertanian tembakau dari regulasi tingkat pusat.
“Kita daerah tidak punya kewenangan sama sekali, selain menerima DBH CHT yang diberikan pemerintah pusat ke Provinsi,” ujar Ahsanul Khalik.
Dokter Marisa Syavitri Dilaga, MPH, akademisi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Mataram, menyampaikan peringatan terkait dampak luas bahaya rokok bagi kesehatan tubuh dan lingkungan keluarga.
Ia menjelaskan kandungan zat berbahaya rokok yang mengalir melalui pembuluh darah dapat menyerang hampir seluruh organ tubuh, bukan hanya saluran pernapasan.
“Bukan cuma paru‑paru yang terdampak, tapi otak, mulut, tenggorokan, lambung, hingga jantung,” jelas dr. Marisa. Rokok memicu risiko kanker, infeksi kronis, gangguan pencernaan, dan penyakit jantung koroner yang saat ini menjadi kasus penanganan tertinggi di BPJS Kesehatan.
Marisa menyoroti kasus nyata pasien perempuan yang tidak pernah merokok, namun terdiagnosis kanker nasofaring stadium lanjut karena sering terpapar asap rokok suaminya yang merupakan perokok berat.
Anak‑anak dengan sistem kekebalan tubuh yang masih rentan juga sering mengalami keluhan batuk dan sesak akibat paparan asap rokok di rumah.
Marisa juga menegaskan keyakinan umum bahwa merokok memberikan rasa nyaman hanyalah ilusi akibat kecanduan nikotin.
“Mengurangi jumlah batang rokok tidak cukup, cara paling efektif adalah berhenti total sekarang juga,” ujarnya.
Marisa menyebutkan hampir seluruh Puskesmas di NTB telah menyediakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) bagi masyarakat yang ingin melepaskan kebiasaan merokok.
Ia juga mengingatkan tren pemasaran rokok elektrik atau vape yang menggunakan kemasan berwarna‑warni dan ditempatkan di lokasi acara populer untuk menarik sasaran anak muda dan perempuan. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tempat pendidikan dan fasilitas umum dinilai penting untuk mencegah penyebaran kebiasaan merokok sejak usia dini.
Akademisi itu mengajak jurnalis dan mahasiswa serta masyarakat sipil yang hadir dalam diskusi untuk menyebarluaskan informasi bahaya rokok serta mendukung program hidup sehat dengan prinsip CERDIK yaitu cek kesehatan, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres.(red)
