LOMBOK – Ditemukan ada proyek salah objek pengerjaan di Lingkungan Embung Bengkel, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya. Sesuai dokumen yang ada, harusnya proyek peningkatan infrastruktur perdesaan timbunan badan jalan dikerjakan ruas Wage – Bunklotok, Kecamatan Praya Barat. Tapi pihak kontraktor melakukan pengerjaan di wilayah Embung Bengkel.
Temuan ini berawal dari keluhan warga Lingkungan Embung Bengkel, Kelurahan Leneng yang mengeluhkan debu tebal dan krikil berbahaya mengganggu pernapasan dan aktivitas warga setempat.
Setelah ditelisik, proyek pengerjaan jalan sepanjang 300 meter yang dikerjakan rekanan CV. Hafiza Mandiri yang dikerjakan 20 Mei 2025 dengan nilai kontrak Rp 134.539.000. Malah melakukan kegiatan di luar objek.
Kepala Lingkungan Embung Bengkel, Ibrahim berkeyakinan jika lokasi pengerjaan proyek tersebut salah objek. Hal ini menyebabkan dirinya tidak mau menandatangani dokumen yang disodorkan pihak rekanan. Kabarnya begitu juga Pemerintah Kelurahan Leneng.
“Ini salah objek, harusnya sesuai dokumen yang ada proyek ini dikerjakan di Wage – Bunklotok. Namanya juga proyek peningkatan infrastruktur perdesaan, kalau kita kan kelurahan bukan desa,” ungkapnya tadi malam.
Kata dia, pihaknya sebenarnya bersyukur jalan di wilayahnya diperbaiki. Tapi kecewanya pengerjaan tidak langsung aspal. Hal ini menyebabkan warganya mengeluhkan dampak proyek tersebut. Selain itu ia menyebutkan, pihak rekanan tidak ada komunikasi kepada warga dan sekarang ketika ada keluhan dia harus menanggung protes warga.
“Kami tau ini proyek pengerjaan ruas Wage -Bunklotok tapi masyarakat kami di sini kena imbas. Ini debu, belum lagi krikil. Yang jadi pertanyaan kami juga, kalau memang penggerjaan di Embung Bengkel kenapa kita tidak diberitahu lebih dulu supaya warga tidak mengeluh ke kita selaku Kaling,” ungkapnya kepada jurnalis Koranlombok.id, Rabu 24 September 2025.
“Dalam hal ini mohon pemerintah terkait agar menyiasati bagaimana untuk tindak lanjut, saya harap jangan terulang kembali serta kami juga diberitahu sehingga ada alasan kita ketika masyarakat bertanya,” tegas Kaling.
Terkait proyek jalan ini, Ibrahim mengaku pernah berkoordinasi anggota DPRD NTB, Lalu Wirajaya agar jalan ini segera dikerjakan. Akan tetapi dari hasil tersebut adanya miskomunikasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.
“Di sana kabupaten mengklaim milik provinsi dan provinsi juga mengklaim milik kabupaten. Jadi tolong jika tidak ada yang mau bertanggung jawab kembalikan saja tanah tersebut kepada masyarakat kalau memang tidak dijalankan program itu, dulu apa komitmen pemerintah terkait pembebasan lahan tersebut kita tidak tahu di bawah,” ceritanya.
Dalam persoalan ini, Kaling berharap setidaknya pemerintah turun tangan untuk memperbaiki jalan ini agar akses masyarakat tidak terganggu. Terlebih lagi anak sekolah yang melintasi di jalan ini tidak nyaman.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Lombok Tengah Lalu Rahadian yang dikonfirmasi belum ada hasil. Dicari di ruang kerjanya tidak ada.
Begitu juga pihak rekanan belum bisa dikonfirmasi. Belum didapatkan di mana lokasi kantor kontraktor yang mengerjakan.(hil)
