LOMBOK – Pascakalah dalam sidang Praperadilan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan jalan menuju TWA Gunung Tunak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Sekarang jaksa dari Kejari Lombok Tengah kembali menggarap kasus tersebut.
Sebelumnya, Kejari Lombok Tengah menetapkan tiga orang tersangka dalam proyek pembangunan jalan menuju TWA Gunung Tunak tahun 2017. Di antaranya, Direktur PT. Indomine Utama Fikhan Sahidu, PPK, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) inisial SM dan Konsultan Teknis MNR.
“Kita lanjutkan dengan penyidikan baru, sesuai perintah undang-undang. Ini sementara berproses,” ungkap Kasi Pidsus Kejari Lombok Tengah, Bratha Hariputra saat dihubungi jurnalis Koranlombok.id, Senin (24/7/2023).
Disamping itu, Direktur PT. Indomine Utama Fikhan Sahidu buka suara dalam podcast bersama Diki Wahyudi jurnalis Koranlombok.id. Dalam podcast dengan durasi 45 menit lebih itu, Fikhan membantah semua tuduhan jaksa.
Dalam kesempatan itu, ia juga membeberkan kronologis dirinya mulai diperiksa jaksa dan ditetapkan menjadi tersangka.
Pertama, dirinya menerima panggilan dari kejaksaan dengan Surat Nomor: R-190/N.2.11.Dek.1/08/2021 tertanggal 31 Agustus 2021. Surat pertama ini perihal undangan wawancara. Dia menghadiri panggilan 2 September 2021 oleh Kasi BB Kejari Lombok Tengah, Iwan Gustiawan.
Kedua, Fikhan menerima surat panggilan kedua tentang pemberitahuan pemeriksaan fisik lapangan dengan surat Nomor: B2269/N.2.11./Fd.1/10/2021 tertanggal 15 Oktober 2021. Pemeriksaan lokasi pengerjaan dilakukan 19 Oktober 2021.
Ketiga, surat status Pidsus -5A yang merupakan surat panggilan ketiga perihal permintaan keterangan diterima 1 November 2021 dan dilakukan BAP oleh Kasi Pidsus I Gusti Putu Suda Adnyana. Surat pemanggilan terkait dugaan penyimpangan dalam pekerjaan konstruksi pembangunan jalan akses TWA Gunung Tunak.
“Ada surat keempat saya terima berdasarkan surat perintah penyidikan, saya dilakukan BAP oleh Kasi Intel AA Gede Agung Kusuma,” ceritanya, Senin (24/7/2023).
Fikhan membeberkan juga, selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik kedua 22 sampai 23 Juli 2022 yang dilakukan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang. Selain itu, Tim Auditor Independent.
Pemeriksaan fisik ketiga dilakukan Tim Independent yang ditunjuk Dinas PUPR Provinsi NTB, pemeriksaan dilakukan 4 sampai 7 Agustus 2022 oleh Tim Kajian Teknis Unram.
“Jawaban sanggahan kami berpedoman dari hasil perhitungan pemeriksaan lapangan Tim Akuntan Public, Tim Kajian Teknis Unram justru volume kurang bayar Rp 175 juta,” tegasnya.
Selain itu, ia menyebutkan juga jika volume timbunan biasa proyek tersebut tidak kurang karena menggunakan material timbunan pilihan yang lebih bagus. Ada juga kelebihan timbunan pilihan sebesar 662,15 kubik karena alasan balancing budget, maka tidak terhitung walaupun telah dipergunakan untuk menimbun rawa-rawa.
“Jadi cara membandingkan antara kwitansi pembayaran dengan harga satuan adalah cara yang salah,” tegasnya lagi.
“Harga temuan auditor terlalu murah karena salah analisa,” sambung Fikhan.(dik)
Response (1)