Solusi Kesejahteraan PPPK PW, DPRD Minta Pemkab Genjot PAD

oleh -255 Dilihat
FOTO ANIS PRABOWO JURNALIS KORANLOMBOK.ID / Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah / M. Mayuki

 

 

LOMBOK – Soal kesejahteraan guru berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di Lombok Tengah, Ketua Komisi IV DPRD M. Mayuki mendorong Pemkab meningkatkan pendapatan daerah.

Katanya, ini penting karena sesuai dengan undang – undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (HKPD), anggaran belanja pegawai harus 30 persen dari APBD, sementara besaran anggaran tersebut saat ini 45 bahkan sampai hampir 50 persen.

 

“Mudah-mudahan daerah mampu memberikan lebih dari jumlah yang sekarang, makanya kita usahakan Kabupaten Lombok Tengah itu kaya dan tinggi PAD nya,” ucapnya pada jurnalis koranlombok.id, Rabu 6 Mei 2026.

Baca Juga  Dewan Sidik Melihat Perlu Adanya Reformasi Total

 

Lebih lanjut kedepan dengan meningkatkan PAD tak hanya guru, tetapi juga tenaga kesehatan dan tenaga teknis berstatus PPPK paruh waktu diharapkan akan ikut menjadi sejahtera.

 

Namun untuk mencapai hal itu Pemda perlu melakukan banyak inovasi, daripada mengharapkan anggaran dari pusat yang telah terlanjur dilakukan pemotongan anggaran dengan dalih efisiensi.

 

“Oleh karena itu kita harus berkreasi dan berinovasi dalam rangka meningkatkan PAD Lombok Tengah,” ucapnya.

Baca Juga  Jika Suhaili Diusung Golkar Cukup Mengganggu Psikologis Pathul

 

Dirinya juga menyoroti kebutuhan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) terkait 52 orang tenaga personalia yang masih belum bisa terpenuhi, Mayuki yakin jika hal tersebut diatasi maka serapan PAD Lombok Tengah dapat dimaksimalkan.

 

“Mudah-mudahan lebih baik Lombok Tengah, agar semua hajatan terkait gaji dan harapan hidup lainnya bisa terpenuhi,” ucapnya.

 

Soal tenaga personalia di Bappenda, Wakil Bupati Lombok Tengah, H.M. Nursiah mengatakan, nantinya dengan tenaga kerja yang tersedia akan ditugaskan untuk mengisi posisi tersebut baik pegawai dengan status PNS, PPPK atau PPPK paruh waktu.

Baca Juga  Pasca Pemilu Dewan Loteng Kebut Agenda Kerja

 

Nantinya Pemda melalui Bappenda akan menganggarkan pelatihan secara internal agar mereka dapat menguasai kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam bekerja.

 

Sementara itu dengan jumlah tenaga kerja saat ini diklaimnya capaian Bappenda telah dipenuhi 100 persen, namun penambahan jumlah tenaga sebanyak 52 orang tersebut mejadi perhatian pihaknya karena bersifat serius dan mendesak.

 

“Walaupun dengan kondisi sekarang ini capaian Bappenda sudah 100 persen lebih, apalagi ditambah tenaga yang dibutuhkan. Insyaallah Pak Bupati sangat mendukung itu,” ucapnya.(nis)

Tentang Penulis: Redaksi Koranlombok

Gambar Gravatar
Koranlombok media online dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Koranlombok selalu menayangkan berita Penting, Unik dan Menarik untuk dibaca.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.