LOMBOK – Nasib honorer di Indonesia sampai dengan detik ini belum jelas. Dimana sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Manpan-RB) Abdullah Azwar Anas pernah berjanji akan menentukan nasib honorer bulan Maret 2023.
Kepada awak media usai mengunjungi Mal Pelayanan Public (MPP) di eks gedung DPRD Lombok Tengah Rabu (1/3/2023), Azwar tidak memeberikan penjelasan soal nasib honorer. Dirinya mengaku akan mencarikan jalan tengah.
“Terkait dengan honorer kita sedang carikan opsi untuk menelisiknya, kita cari jalan tengah bersama dengan DPR dan asosiasi pemerintah kabupaten dan kota,” jawabnya singkat.
Mantan Bupati Banyuwangi dua periode ini kemudian tak menjelasan kembali opsi yang dimaksud. Sementara diketahui, Presiden Joko Widodo meminta kepada Menpan-RB untuk mencari solusi terkait nasib tenaga honorer yang saat ini berjumlah 2,3 juta orang di Indonesia.
Sementara itu, sejumlah honorer di Lombok Tengah dan NTB mennantikan kejelasan pemerintah atas nasib mereka yang sudah puluhan tahun mengabdi. Mereka berharap bisa dijadikan prioritas masuk dalam P3K.
“Bayangkan dari tahun 2000 saya jadi honorer di kantor lurah sampai sekarang. Kami berharap bisa menjadi PNS tapi semakin sekarang nasib kami tidak jelas begini,” ungkap Herman seorang honorer di Kota Praya.
Pria yang pernah menjadi honorer di kantor lurah ini berharap kepada Presiden Joko Widodo untuk memperhatikan keberadaan mereka. Katanya, sudah sekian lama mereka menggantungkan nasib dengan mengabdi tanpa masa depan jelas. Namun kali ini pemerintah justru menutup harapan itu semua.
“Memang kalau lain presiden pasti lain kebijakan, ya semoga kami nasib kami diperhatikan saja,” harapnya.(nis/red)
