LOMBOK – Komisi IV DPRD Lombok Tengah menyentil kinerja Dinas Pendidikan (Disdik). Apalagi di tengah banyak persoalan di dunia pendidikan. Misalnya, gedung sekolah rusak, kurang fasilitas dan persoalan lainnya.
“Makanya kita sering menanyakan bagaimana di dinas itu harus menjemput bola, apalagi ini daerah terpencil syukur-syukur ada yang mau bersekolah di sana. Kita mau mengatasi kemiskinan tapi upaya untuk itu kita masih kurang, saran saya paling utama, kuncinya ada di dinas,” tegas anggota Komisi IV DPRD Lombok Tengah, Nurul Adha, Selasa (14/3/2023).
Salah satu disorot, Nurul Adha persoalan di SDN Bangket Molo di Dusun Bangket Molo, Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat. Bukan hanya soal jalan ke sekolah rusak parah, fasilitas juga harus diperhatikan dinas.
“Jemput bola caranya,” pinta dewan dua periode itu.
Sementara untuk infrastruktur jalan dan pembenahan di bidang lainnya, tidak bisa mengandalkan dana pokok pikiran (pokir) dewan saja, apalagi dana pokir kini lebih difokuskan ke bidang kesehatan dan pendidikan. Bahkan persoalan ini pernah pihaknya bahas bersama Komisi IV.
“Kalau berbicara masalah pokir tidak cukup untuk itu, sedangkan dari dana pokir ini cuma bisa 1 kilometer diperbaiki kecuali nanti jika dia gabung,” tegasnya.
Dimana, jalan sepanjang kurang lebih 5 kilometer menuju SDN Bangket Molo di Dusun Panggel rusak parah. Jalan di sana berlumpur kalau musim hujan. Kendaraan tidak mudah melaluinya.
Menurutnya, kendati telah dicabut statusnya sebagai sekolah terpencil tapi masih mengalami kekurangan ruangan kelas SD, dan tidak adanya fasilitas pendukung perpustakaan, laboratorium bahasa dan laboratorium komputer bagi tingkat SMP. Ini tentu memprihatinkan.
Nurul Adha mengatakan, masalah pendidikan tak bisa hanya ditangani dana pokir, butuh kerja keras Dinas Pendidikan, terutama di daerah yang disebut sebagai wilayah terpencil. Apalagi banyak sekolah yang dalam kondisi rusak di Lombok Tengah.
Dirinya mengatakan, Dinas Pendidikan sering tidak menyampaikan berapa jumlah sekolah yang mengalami kerusakan setiap kali rapat kerja dengan Komisi IV, sebab perbaikan hanya bisa diharapkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan.
“Kita sangat sayangkan itu, sebenarnya yang lebih tahu ya dinas sendiri kan disana ada UPT masak tidak ada laporan dari sekolah. Kenapa justru nanti ketika ada rapat kerja bersama kita itu tidak disampaikan, kita juga berupaya dari dapil tahu baru kita sampaikan,” tegasnya lagi.
Ditambahkan Nurul Adha, seringkali jumlah siswa yang sedikit dalam sebuah sekolah kurang begitu diperhatikan dinas. Padahal kondisi tersebut tak membuat guru yang mengajar kecewa, sebaliknya pemerintah bagaimana harus bisa membuat masyarakat tertarik menggunakan fasilitas pendidikan negeri.
“Bagaimana masyarakat terpancing untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah itu jika kondisi seperti itu,” pungkasnya.(nis)
