LOMBOK – Kejanggalan pembuatan website untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2022 di Lombok Tengah terbongkar. Baru-baru ini jurnalis Koranlombok.id berhasil melakukan penelusuran. Sebagian besar kepala sekolah (Kapsek) mempertanyakan mahal biaya pembuatan website. Sekolah mengeluarkan uang Rp 5 juta. Selain itu, mereka juga mempertanyakan urgensinya website bagi sekolah.
Sepengetahuan mereka, biaya membuat website seperti model yang dibuatkan pihak ketiga inisial PT. SJG, tidak kurang Rp 2 juta. Namun anehnnya, biaya ditarik pihak ketiga begitu besar.
“Kalau boleh kami menyebutkan dipaksa bisa juga, ya kurang lebihnya dijebak juga,” ungkap sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Sumber yang juga Kapsek ini mengatakan, dalam pembuatan website itu diduga kuat kapsek dijebak oknum orang dalam Dinas Pendidikan. Pasalnya, saat mereka melakukan tandatangan dokumen persetujuan membeli website. Para kapsek menerima undangan melalui WhatsApp. Isi undangan, tidak disebutkan tujuan jelas. Mereka hanya diminta datang ke kantor dinas membawa stempel sekolah masing-masing.
“Sampai di dinas kami langsung ditunjukan dokumen yang akan kami tandatangani oleh staf pihak ketiga. Kami semua baca dulu, isinya membingunkan. Dokumen seperti kurang lebih MoU untuk dibuatkan website oleh pihak perusahana di dinas dan bersedia membayar. Pokonya ada pasal per pasal lengkap di situ,” ceritanya.
Ditambahkan sumber ini, tidak lama dibaca semua lantas tidak menandatangani. Para kapsek di kantor Dinas Pendidikan melihat biaya cukup mahal dan merasa masih ada hal lebih penting di sekolah. Apalagi pembuatan website sekolah dibayar menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2022.
“Dalam dokumen itu sudah lengkap ada nama sekolah, nama kepala sekolah. Ya artinya kami tinggal tandatangan saja. Kami beranggapan karena tandatangan di dinas, jadi ini persetujuan dinas saja. Ya kami tandatangani setelah lama berdiskusi dengan teman lainnya,” ungkapnya.
Namun diakuinya, ada juga beberapa kapsek menolak menandatangani dokumen tersebut. Bahkan informasinya sampai sekarang. Sejauh ini, para Kapsek tidak mengetahui apakah website ini dibuat wajib apa tidak. Sebab, tidak pernah dijelaskan Dinas Pendidikan termasuk dasar membuat website. Apakah perintah kementerian, gubernur, bupati atau kepala dinas.
“Pokoknya kami ngikut saja, kurang lebihnya begitu,” tegasnya.
Lebih parahnya lagi, setelah website sekolah ada. Sekarang jarang digunakan. Bisa disebut program pengadaan mubazir. Menurut mereka, lebih penting sebenarnya sekolah memanfaatkan plafon media social lainnya. Facebook, IG dan lainnya.
“Kan ini lebih mudah memosting, jangkauan pembaca lebih jelas. Kalau website ini siapa mau baca?” katanya.
Selain itu, tentu membutuhkan orang khusus mengelola website yang dibuat dengan biaya mahal. Parahnya lagi, setiap tahun akan ada biaya sekolah keluarkan lagi untuk hosting setidaknya Rp 1 juta.
“Kami carikan dana dari mana lagi?” tanya dia.
Hasil penelusuran Koranlombok.id, estimasi biaya pembuatan website bervariasi. 1,5 juta dan 2,5 juta. Sementara untuk perusahaan bersekali kecil Rp 2,5 juta dan bersekala besar Rp 8 juta.
Disamping itu, Kepala Dinas Pendidikan Lombok Tengah HL. Idham Khalid yang dikonfirmasi soal ini irit bicara. Idham tidak merespons dan mengarahkan menghubungi Kabid Dikdas.
“Hub Kabid Dikdas dik,” jawab singkat via wa, tadi malam.(dk)
