LOMBOK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah menyoroti banjir yang terjadi di Kota Praya belum lama ini. Dewan pun memberikan rekomendasi kepada Bappeda untuk mengambil perencanaan lebih matang dalam antisipasi ancaman banjir kedepannya.
Hal ini disampaikan dalam Paripurna DPRD Lombok Tengah, Kamis (4/5/2023) dengan agenda penyampaian pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun anggaran 2022.
Juru bicara Muhalip yang menyampaikan itu semua dalam pandangan umum LKPJ. Dalam laporannya Muhalip mengungkapkan permasalahan banjir di KEK Mandalika termasuk Kota Praya. Dewan melalui Komisi I mendorong Bappeda bersama stake holder terkait agar dalam setiap perencanaan pembangunan daerah hendaknya memperhatikan aspek risiko banjir dengan menghindari lokasi yang rentan terhadap banjir. Termasuk membangun infrastruktur drainase yang memadai, mengatur tata ruang dengan baik, dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Persoalan sampah merupakan salah satu permasalahan yang serius untuk ditangani. Untuk itu, perlunya memberikan pemahaman terkait pengelolaan sampah kepada masyarakat dengan berkoordinasi bersama pihak-pihak terkait.
“Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan rutin menggelar lokakarya terkait pengelolaan sampah yang diharapkan agar masyarakat cerdas dalam mengelola sampah dalam rangka menjaga kenyamanan dan kelestarian wilayah di Lombok Tengah,” katanya.
Selain itu termasuk memakisimalkan lahan holtikultura di wilayah utara dalam rangka mendukung kemandirian pangan. Mendorong agar dibangunnya pabrik pakan ternak di lombok tengah sebagai salah satu jalan mengintervensi PAD, mengingat Lombok Tengah memiliki bahan lokalnya sendiri. Pembangunan infrastruktur hendaknya berbasis perencanaan yang matang supaya keberlanjutannya optimal, seperti pembangunan air mancur di lapangan tastura yang hanya aktif sesaat dan tidak jelas keberlanjutan pemanfaatannya,” sambungnya.
Selain itu, rekomendasi Komisi I dalam rangka untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu wilayah atau kawasan dibangun dan dikembangkan secara efektif, efisien dan berkelanjutan, Komisi I mendorong pemerintah daerah untuk untuk segera menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dari setiap kawasan atau wilayah.
Sebelumnya, hujan lebat yang mengguyur Kota Praya dan sekitarnya pada Jumat, (28/4/2023) siang membuat banjir di mana-mana. Data yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Tengah, terdapat 601 kepala keluarga (KK) dari lima kelurahan terdampak. Di antaranya, Kelurahan Praya, Renteng, Leneng, Tiwugalih dan Prapen.
“Kalau yang dikirim itu data dari Ibu Camat Praya,” ungkap Kepala Pelaksana BPBD Lombok Tengah, H. Ridwan Ma’ruf saat dihubungi jurnalis Koranlombok.id, tadi malam.
Sementara itu, adapun data terdampak banjir versi Camat Praya yang dibenarkan Kalak BPBD. Terdapat 622 KK dari enam kelurahan. Berikut rinciannya.
Kelurahan Praya ada 161 KK. Kampung Rancak 30 KK, Tiwu Bokah 41 KK, Pengames 14 KK, Tengari Repok 10 KK, Batuson dan Toyang 35 KK, Karang Kerem RT 03 30 KK, Kampung Bali RT 02 1 KK.
Kelurahan Tiwugalih total 13O KK, Lingk Bogak 62 KK, Perbawe 53 KK, Gamang 15 KK. Kelurahan Renteng total 63 KK, Lingkungan Wakul 36 KK, Renteng 27 KK.
Sementara Kelurahan Prapen total 75 KK, lokasi terdampak RT 03 dan 04 Kampung Bat Eat 15 KK, RT 02 dan RT 01 Kulakagik 8 KK, Kampung Mispalah Timur 15 KK, Kampung Mispalah 3 KK, Kampung Merembu 9 KK, Kampung Merang Baru 15 KK, Lingkungan Sarengat Selatan 10 KK.
Selanjutnya Kelurahan Leneng sebanyak 165 KK. Lingkungan Leneng 155 KK, Tebero 10 KK. Terakhir Keluarahan Panjisari sebanyak 91 KK, Harapan Baru 15 KK, Gelongdong 11 KK, Bukal Malang 7 KK, Kemulah 18 KK, Darul Falah Selatan 25 KK dan Darul Falah Utara 15 KK.
“Total data Bu Camat Praya 622 KK terdampak,” beber Ridwan.(ken/nis)
