LOMBOK – Kepala Divisi Kelembagaan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional Hadi Jatmiko mengancam akan mengeluarkan rapor merah untuk Presiden Joko Widodo. Begitu juga Walhi dari berbagai daerah akan menunjukkan data mana yang terabaikan selama pemerintahan Jokowi.
“Dengan sisa periode Jokowi tinggal 8 bulan maka kami menekan presiden menyelesaikan mandatnya, janjinya baik soal lingkungan hidup dan sumber daya alam. Kalau tidak bisa kami bisa keluarkan rapor merah,” katanya di hadapan media, Rabu (6/3/2024).
Selama itu, kata Jatmiko, dirinya melihat rencana Presiden Jokowi meredistribusikan lahan kepada masyarakat tidak terlaksana. Apalagi dengan sisa masa jabatan 8 bulan lagi, dia menagih itu semua.
“Kalau tidak terjadi dan terlaksana, pertama kami akan menuntut rezim ini, menagih mana janji mereka terlaksana,” tegasnya.
Dari itu, Walhi akan melihat apakah Jokowi menjadi presiden terburuk pasca reformasi atau tidak jauh dari orde lama.
Jatmiko menyebutkan, pasca Pilpres dan Pemilu dia melihat ada ancaman besar khususnya bagi pulau kecil di setiap provinsi di Indonesia, termasuk NTB. Saat ini katanya, pemerintah nasional dan daerah belum ada yang memperhatikan kehidupan masyarakat, termasuk penempatan tata ruang. Apalagi pertambangan dan kegiatan industri telah mencapai 3,5 juta.
“70 persen pendapatan nelayan di 28 provinsi hilang, dulu satu hari dapat 200 kilogram dan sekarang dampak pembangunan dan pertambangan bagi masyarakat pesisir karena ada reklamis, tambang dan lainnya penghasilan nelayan menjadi 5 kilogram. Wilayah tangkap mereka semakin jauh dan mereka membutuhkan lebih besar bahan bakar, dulu di bawah 5 mil dapat ikan dan sekarang lebih jauh mencari ikan dan bahan bakar lebih besar termasuk subsidi dicabut pemerintah,” ungkapnya.
“Ini ancaman kemiskinan kehidupan masyarakat, contoh 2022 berdasrkan pernyatan Wapres Amin kemiskinan terbanyak berada di wilayah pesisir dan perdesaan dan itu benar,” tambahnya.
Dia menyebutkan jika kemiskinan ekstrem terjadi dan menimpa masyarakat pesisir pantai. Semua ini tidak lepas dari dampak sejumlah pembangunan dilakukan pemerintah.
“Kalau mereka andalkan hilirisasi ini jelas ancam bagi masyarakat pesiri pantai termasuk di NTB. Hilirisasi mengancam pulau kecil bagian timur Indonesia, Sulawesi, NTT, NTB dan Papua. Ini solusi palsu kami lihat,” tegasnya lagi.
Ditambahkan Jatmiko, energy nikel yang ditawarkan untuk membuat bahan mobil listrik menurutnya ini malah tidak akan tangani krisis tapi sebaliknya.
“Pandangan Walhi dari pengelolaan bahan baku ini omong kosong mobil listrik, apa dilakukan pemerintah saat ini tujuan dari untuk kuasai dan memperkaya oligarki saja,” tudingnya.
Sementara itu, Direktur Walhi NTB Amry Nuryadin menyentil soal kerusakan hutan. Dimana kawasan lahan kritis semakin parah di NTB dan datanya dari 2,1 juta luas lahan di NTB nyaris setengahnya kini jadi lahan kritis.
“Padahal ada peraturan perlindungan lahan pertanian pangan tapi tidak sejalan dengan investasi wilayah dan menjaga sumber pangan,” katanya di tempat yang sama.
Dalam kesempatan itu, Amry juga menyinggung kedatangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan ke Teluk Ekas untuk showcase piloting Budidaya rumput laut skala besar di Teluk Ekas, Desa Ekas Bunana, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur Kamis (29/2/2024).
“Terbalik dengan kondisi, kalau ini yang diuntungkan hanya pengusaha ini tidak memberikan dampak kepada masyarakat, kita dorong bagaimana pengembangan kearifan lokal,” tegasnya.
Sementara hasil investigasi Walhi, 25 ribu hektare adalah wilayah pesirir kini dikuasi oleh perusahaan sekala besar yang intens. Ia memastikan keberadaan perusahaan tidak memberikan dampak kepada masyarakat sekitar.
“Tapi lebih rusak itu wilayah Sumbawa,” katanya.(srh)
