LOMBOK – Sejumlah organisasi profesi jurnalis melakukan aksi damai di depan Kantor Gubernur NTB. Di antaranya, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) serta Lembaga Pers Mahasiswa dan elemen lainnya. Aksi ini dalam rangka memperingati hari kebebasan pers sedunia, Selasa 5 Mei 2026.
Dalam aksi tersebut mereka menyuarakan pentingnya kebebasan pers, kekerasan pada jurnalis hingga penyensoran masih dilakukan oleh oknum pejabat pemerintah dan aparat yang bahkan tak segan bertindak represif.
Ketua Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) NTB, Haris Mahtul mengatakan kekerasan kepada jurnalis bukan hanya soal kekerasan fisik tapi bahkan sampai di ruang digital dengan cara melakukan doxing baik personal ataupun karya jurnalistik yang telah dibuat.
Haris berpesan kepada setiap rekan jurnalis agar memperkuat sistem digital di setiap media tempat mereka bekerja.
Sementara soal kesejahteraan, Haris mengungkapkan agar setiap perusahaan media wajib memberikan kesejahteraan yang layak bagi pekerjanya, seperti pembayaran gaji sesuai dengan upah minimun regional (UMR) serta tunjangan lainnya.
Hal itu sangat penting mengingat beban kerja mereka yang berat, tak hanya mengerjakan tugas dari perusahaan tetapi juga tugas dari masyarakat.
“Kenapa kita masih memperingati hari kebebasan pers dunia, masih banyak catatan soal kekerasan, pelanggaran HAM terhadap jurnalis dan kemudian kesejahteraan dan paling tidak ketiga hal itu masih menjadi PR kita,” katanya tegas.
Ia mengajak agar semua elemen jurnalis dan pelaku industri media bersatu untuk membangun solidaritas bersama, demikian dirinya juga mengatakan agar pers di NTB harus menunjukan keberpihakan kepada masyarakat luas.
Ditambahkan Ketua PWI NTB, Ikliludin yang mengatakan soal kesejahteraan harus menjadi atensi setiap perusahaan pers. Sementara itu semua jurnalis berpotensi mengalami hal kekerasan sampai dengan adanya PHK atau kesejahteraan tersebut.
“Kita sepakat bahwa masalah kesejahteraan ini menjadi atensi kita, kita mendorong perusahaan media di NTB terutama untuk memperhatikan bagaimana teman-teman wartawan di lapangan,” kata Iklil.(nis)
