LOMBOK – Anggota DPRD Lombok Tengah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Ahmad Supli berencana merehab delapan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) milik masyarakat. Selain itu ada empat rumah milik masyarakat yang dalam kondisi memprihatinkan dan akan dibangun ulang.
Untuk rehab dan bangun ulang ini kata Supli, bakal direalisasikan pada tahun 2024 dengan sumber pembiayaan dari Dana Pokok Pikiran (pokir) miliknya Rp. 340 juta. Adapun rincian dana tersebut untuk rehab Rp 20 juta, dimana untuk perencanaan Rp. 2,5 juta dan biaya real untuk rehab Rp 17,5 juta.
“Untuk bangun baru itu Rp. 30 juta, ” katanya kepada jurnalis koranlombok.id, Selasa (26/3/2024).
Dijelaskannya, salah satu rumah tak layak huni yang ditinjau Supli adalah rumah milik Sarni warga Lingkungan Pendam, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya yang terlihat telah lama dalam kondisi kurang baik untuk dihuni pemiliknya.
Katanya, rumah yang dibangun Sarni tersebut telah berdiri sejak 1981 dan dibagi menjadi tiga ruangan, dimana satu ruang ditempati Sarni, ruang sebelahnya ditempati orang tuanya yang dalam kondisi sakit serta tidak bisa melihat, dan satu kamar lainnya dihuni anak serta mantunya.
“Jadi kemarin kita periksa sebelum kita laksanakan kegiatan rehab dan bangun ini saya lakukan survei ke masing-masing tempat itu,” terangnya.
Ditambahkan Supli, survei tersebut dilakukan di 17 rumah milik masyarakat dengan kondisi serupa dengan lokasi yang tersebar di Kecamatan Praya dan Praya Tengah seperti di Desa Jago, Mertak Tombok, Montong Terep, Prapen, Braim hingga di Desa Kelebuh. Namun untuk tahun ini hanya beberapa saja yang bisa diakomodir dalam program rehab dan bangun ulang.
“Mudah-mudahan dari anggaran yang sedikit ini bisa kita selesaikan permasalahan hunian masyarakat ini,” harapnya.
Supli menyampaikan, jumlah RTLH di Lombok Tengah ada sekitar 27 ribu rumah, sehingga dirinya menyarankan Pemda pada tahun anggaran tertentu untuk fokus mengatasi hal tersebut.
Sementara itu dari salah satu anggota DPRD RI di pusat asal fraksi PKS paling banyak memberikan bantuan kucuran dana untuk program RTLH di Lombok Tengah, terkait hal ini dirinya yakin jika hal serupa juga dilakukan oleh rekan dewan yang duduk di provinsi maupun di kabupaten permasalahan terkait RTLH.
“Saya kira nanti akan bisa tuntas,” yakinnya.(nis)
