LOMBOK – Dewan Ekskutif Mahasiswa (DEMA) membeberkan dugaan korupsi yang terjadi di lingkup Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Selain itu, DEMA juga meminta agar oknum dosen cabul dikeluarkan di UIN Mataram.
Khusus kasus dugaan korupsi, sejak awal DEMA mencium ada aroma dugaan praktek kotor dari sejumlah proyek pembangunan gedung-gedung megah di UIN Mataram. Maka dengan itu, ia meminta pihak terkait untuk melakukan audit.
“Saya ingin menekankan bahwa meskipun kampus kita baru saja menerima akreditasi unggul, mahasiswa tidak boleh menutup mata terhadap berbagai masalah yang ada di Universitas Islam Negeri Mataram ini,” ungkap Wakil Ketua DEMA Lalu Zuiardi dalam keterangan tertulisnya ke redaksi Koranlombok.id.
Disampaikan dia, pihaknya juga menginginkan agar anggaran untuk Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) diaudit secara transparan. Sebab, menurut data yang mereka peroleh anggaran tidak sesuai digunakan.
Menurut Zuiardi, penggunaan anggaran ini sangat penting agar tidak ada lagi keraguan di kalangan mahasiswa. Pasalnya, hal ini selalu menjadi permasalahan berapa tahun belakang. Mirisnya pihak kampus tidak ada transparansi soal anggaran PBAK tersebut.
Disebutkan sumber ini, dari data yang ia temukan pihak kampus lain anggaran PBAK berkisar Rp 5 miliar. “Makanya kami ingin tahu berapa besaran anggaran di UIN Mataram, kami berdasarkan UU keterbukaan informasi publik wajib pihak kampus membuka itu secara terang benderang dan dikemanakan anggarannya,” tegasnya.
Dibeberkannya, hasil berdiskusi dengan mahasiswa baru pihaknya atas nama BEM juga memandang perlu membahas soal biaya pendaftaran mahasiswa baru.
“Jumlah uang yang terkumpul sangat besar dan kita berhak tahu ke mana dana tersebut dialokasikan. Jika Maba mendaftar 200 ribu per orang dikalikan 4 ribu Maba belum lagi Camaba yang tidak lolos sekitar 2 ribuan. Sementara jika dihitung 200 ribu kali kotor 5 ribu mahasiswa yang lolos dan tidak lolos, dengan mengacu UU Keterbukaan informasi publik pihak kampus harus transparan,” pintanya.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti terkait anggaran Organisasi Mahasiswa (Ormawa) / BKM bahkan UKM. Pihaknya menyebutkan BKM bahkan UKM di UIN paling sedikit diantara PTKIN yang lain. Sementara di PTKIN kampus masih status IAIN, dan sementara anggaran BKM universitas di atas 30 sampai 40 juta.
“Salah satu contoh IAIN Kediri yang dimana anggaran SEMA Universitas itu 40 juta belum lagi DEMA, UKM. Hari ini UIN Mataram jelas sudah masuk ke universitas bukan lagi IAIN dan sudah terakreditasi unggul namun kenapa kemudian dana yang diberikan untuk BKM maupun UKM minim?” sebutnya.
Dibeberkan Zuiardi, dari banyaknya BKM bahkan UKM yang sudah melakukan studi banding ke universitas luar. UIN Mataram selalu tertinggal dari segi pendanaan Ormawa dan kemudian harus dipertegas. Sebab, Kampus UIN Mataram sudah terakreditasi unggul.
“Jangan sampai kemudian timbul ketidak percayaan mahasiswa kepada para birokrasi yang ada di Universitas Islam Negeri Mataram,” ungkapnya tegas.
Sementara itu berbicara mengenai kesejahteraan mahasiswa, pihaknya tidak bisa mengabaikan kondisi akademik yang semakin bobrok. Banyak mahasiswa yang terpaksa harus cuti karena sistem yang tidak mendukun.
“Salah satu contoh pelayanan pembayaran UKT, jadi dari beberapa temuan banyak mahasiswa yang terpaksa hari ini tidak bisa wisuda dikarenakan cuti paksa setelah kami kulik-kulik permasalahan ternyata mahasiswa yang cutipaksa ini dikarenakan oleh sistem pelayanan akademik yang tidak membantu mahasiswa,” bebernya.
“Salah satu contoh mahasiswa inisial A terpaksa cuti gara-gara telat bayar UKT, setelah ditanya kenapa bisa telat ternyata karena No Va tidak keluar sampai hari ini, kemudian ada yang keluar no VA nya setelah H-beberapa jam waktu pembayaran habis baru muncul VA dan masih banyak lagi kasus kebobrokan akademik yang membuat mahasiswa cuti paksa,” sambungnya.
Disamping itu, kata Zuiardi, ada kasus lebih menghebohkan lagi terjadi di Kampus UIN Mataram. Ada oknum dosen diduga telah melakukan pencabulan terhadap seorang mahasiswi.
Kasus ini terjadi setahun lalu, dimana oknum dosen diduga melakukan hubungan terlarang dengan mahasiswi yang sedang bimbingan.
“Kami khawatir oknum dosen ini dikasi ngajar lagi. Intinya kami maunya oknum dosen ini dikeluarkan dari UIN Mataram,” tuturnya.
Sementara itu, Rektor UIN Mataram Prof Masnun Tahir yang dikonfirmasi redaksi Koranlombok.id menyangkal semua tuduhan dari DEMA.
“Tidak benar, kan selalu ngomong begini tapi mana datanya. Kalau ada data dan dokumennya bisa berikan ke kami,” katanya via Whatsapp, Rabu (2/10/2024).
Untuk tuduhan adanya dugaan korupsi pembangunan sejumlah proyek gedung di UIN, ditegaskannya jika pembangunan belum selesai.
“Kalau audit itu ranahnya Irjen dan BPK. Alhamdulillah kita malah dapat apresiasi dari KPPN dan Dirjen laporan keungan,” tegasnya.
Soal dugaan adanya oknum dosen cabul, Masnun membenarkan pernah ada. Namun kasus itu sudah disikapi dan diberikan sanksi kepada oknum dosen tersebut.
“Kasus lama itu, sudah kami sikapi,” jelasnya.(red)
