LOMBOK – Ketua DPRD Lombok Tengah sementara, Muhalip belum mau bicara panjang lebar soal kewajiban Pemprov dan pemerintah kabupaten kota untuk membayar hosting fee MotoGP sebesar Rp 231 miliar.
Dalam persoalan baru ini, Muhalip mengaku akan melakukan konsultasi kepada pemerintah dan pihak terkait lainnya.
“Saya konsultasi dulu nggih,” jawab singkat via wa kepada redaksi Koranlombok.id, Senin (2/9/2024).
Sementara itu, Sekda Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya mengungkapkan kondisi APBD minim. Sehingga pihaknya memastikan belum bisa mengatasi persoalan wajib tersebut.
“Kita tunggu arahan berikutnya dari pemerintah pusat dik,” katanya kepada jurnalis koranlombok.id melalui pesan Whatsapp, Rabu (4/9/2024).
Sementara itu pihaknya mengakui pernah mendiskusikan hal tersebut kepada pimpinan DPRD, namun sekali lagi terhalang dengan kondisi APBD.
Karena selama dua kali event digelar di Sirkuit Internasional Mandalika, Pemkab tidak diminta untuk melunasi hosting fee dan tetap berjalan dengan baik.
Kendati demikian, Sekda yakin bahwa event MotoGP tetap berjalan, walaupun Pemprov NTB dan sejumlah daerah lainnya menyatakan tidak sanggup melunasi hosting fee.
“Insyaallah tidak dibatalkan dik, karena selalu ada solusi. Kenapa saya yakin karena doa anak yatim dan seluruh komponen Lombok Tengah,” kata Firman.
Sebelumnya, Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri belum bisa mengungkapkan solusi sumber dana membayar hoting fee MotoGP 2024. Sampai detik ini, pemerintah kabupaten belum menemukan cara menyelesaikan kewajiban mendesak tersebut.
Disampaikan bupati, soal hosting fee ini diakuinya pernah diundang oleh kementerian untuk didiskusikan. Namun sampai dengan saat ini, dari Pemkab Lombok Tengah belum menemukan jalan keluarnya.
“Dari pertemuan dengan kementerian itu belum ada tindaklanjutnya. Dan ini harus ada kesepakatan DPRD juga karena berkaitan dengan APBD,” tegasnya kepada media di halaman Pendopo Bupati, Senin (2/9/2024).
Bupati menyampaikan, kalaupun menggunakan APBD tidak boleh sembarangan. Maka untuk itu persoalan hosting fee MotoGP ini harus didiskusikan kembali.
“Ini kan panjang diskusinya karena ada kabupaten kota apakah di Pulau Lombok saja yang dilibatkan atau semua di NTB,” ungkapnya.
Dalam persoalan ini, kata Pathul, pemerintah provinsi NTB dan ITDC perlu memfasilitasi diskusi dengan pemerintah kabupaten kota lainnya.
“Kalau kami intinya tergantung arahan pemerintah pusat bagaimana ,” jelasnya.(nis/red)
